Hutan Aceh Sayang, KPH Malang

(mukidy syndrome kehutanan Aceh ; Flow of logic)

Tulisan ini sebagai sebuah kritik terhadap pengelolaan hutan di provinsi Aceh yang sedang ambigu dan stagnan, permasalahan muncul karena ketidak pedulian Pemerintah Aceh terhadap kondisi hutan yang open access dan tidak terkontrol, selama ini pengelolaan kawasan hutan oleh KPH malah menurunkan kualitas hutan dan meningkatnya bencana alam. 

Pertanyaan kritis dimulai dari KPH.  KPH ini oleh Pemerintah Aceh dianggap sebagai apa.? Apakah sebagai kewajiban (mandat) atau sekedar memenuhi pedoman dari pusat (KLHK dan Kemendagri).? atau KPH ini oleh Pemerintah Aceh ditempatkan sebagai instrumen untuk pengembangan ke depan sebagai peluang, atau oleh Pemerintah Aceh KPH ini hanya sebagai aksesories saja.?

Provinsi Aceh punya 6 KPH plus 1 KPH Tahura yang beda-beda style managementnya, ini sangat dipengaruhi oleh leadership KPH tersebut, sebagai contoh ada 3 tipology positioning KPH yang sekarang eksis di Aceh yaitu :

• KPH dengan sosok leadership yang mempresentasikan bahwa KPH bisa jadi peluang untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi terbarukan.
• KPH dengan leadership yang diperlakukan sebagai kewajiban (KPH seperti ini harus dilurusin) lalu menjadi beban birokrasi, KPH seperti ini adalah beban karena dia tidak bergerak dan di lapangan muncul beberapa masalah yang serius.
• KPH dengan leadership gagah-gagahan yang menyebutkan sudah berhasil mendukung Aceh dengan pengembangan kopi hutan padahal kenyataan di lapangan tidak ada, KPH seperti ini layak disebut sebagai KPH aksesories.

3 contoh positioning KPH itu ada di lapangan; jadi sangat jelas option untuk memilih itu ada. Masalahnya adalah yang seharusnya bisa memilih namun dia (Pemerintah Aceh) tidak menggunakan kesempatan untuk memilih itu, nahh dia tidak punya sikap, attitude, semangat untuk mencari opsi terbaik.  Malah kemungkinannya mereka tidak mau berpikir bahwa tidak ada urusannya lah KPH mau jadi bagus atau jelek yang penting kehutanan aceh masih ada.

That's fine dalam artian, hak aceh untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak terserah Aceh, resikonya adalah ketika aceh tidak menggunakan haknya untuk memilih maka aceh akan dipilih orang lain, kehutanan aceh akan dipilih oleh external actor yang (bisa) di drive oleh orang di luar kehutanan. Kehutanan Aceh akan dilihat sebagai lahan bagus untuk investasi, apakah itu investasi ekonomi atau investasi politik, tapi dua duanya akan berujung pada investasi political economi, satu hal yang sudah nampak di depan mata adalah kehutanan Aceh sudah dipilih oleh Sumatera Utara, artinya kehutanan Aceh menjadi ruang yang sangat empuk untuk mengembangkan ekonomi Sumatera Utara sebagai penyedia bahan baku untuk tumbuh kembang ekonomi Sumatera Utara.  

Ke depannya Cina akan masuk, kenapa.? Arus financial ekonomi Sumatera Utara banyak ke Cina, dan Cina akan tau bahwa Sumatera Utara ini modalnya dari Aceh, Cina akan mikir kenapa saya tidak langsung ke Aceh.?  Sekarang sudah tidak ada batasan investasi untuk Cina masuk ke aceh (sudah ada AFTA, MEA) bahkan syariat Islam juga tidak membatasi itu, mau bukti.? Investasi Cina sekarang sudah banyak di Arab Saudi, bagi Arab Saudi gak pedulilah mau bekerja sama dengan siapa, mau mac donald, KFC, atau Cina yang penting mereka bawa uangnya ke negeri saya, asalkan semua itu bermanfaat memelihara kehidupan masyarakat Islam di Arab Saudi. 

Kembali ke Aceh, Aceh akan dipilih oleh orang lain, ketika Aceh dipilih oleh orang lain, Aceh sudah tidak bisa lagi menolak karena Aceh sudah memutuskan untuk tidak memilih apa yang harus dipilihnya. kenyataannya Aceh belum berhasil memperoleh dignity nya, suatu keyakinan aceh ini ada, kuat, satu, hebat hanya ada di pidato politik, namun ketika tidak memilih apa yang harus dipilih sebagai pilihan terbaiknya, maka tidak ada bukti bahwa Aceh akan menuju Aceh hebat, dan nantinya ketika Aceh dipilih orang lain oleh external driver maka Aceh menjadi tidak berdaulat.  Sekarang ini kejadiannya adalah kedaulatan ekonomi Aceh itu tidak ada, kedaulatan wilayah Aceh punya namun kedaulatan ekonomi tidak, soal telor ayam saja masih bergantung kepada Sumatera Utara, kalau tidak ada Sumatera Utara maka orang Aceh tidak akan makan omelet.

Mau flow of logic.?

Aceh akan dipilih orang lain, ketika itu terjadi maka Aceh didrive oleh external maka he has loosing the control, power dan masa depan aceh tidak bisa ditentukan oleh Aceh sendiri.  Apa urusannya dengan KPH.?  KPH itu adalah salah satu dari beberapa sektor yang seharusnya Aceh punya full control. nahhh... Aceh harus mampu menciptakan 1 model KPH  yang ideal agar Aceh bisa maju, paling tidak akan ada 1 KPH yang berdaulat, minimal sebagai monument bahwa Aceh pernah punya 1 KPH yang berdaulat sementara KPH KPH yang lain akan tenggelam karena terbenam oleh bebannya sendiri. 

Apakah ketika KPH yang mandiri dan maju itu akan mulus perjalanannya.?  Ketika KPH itu maju dia akan menjadi sasaran tembak bagi orang lain, kembali lagi kekuatan political ekonomi.  Ketika KPH tersebut sudah bisa menjamin bahwa yang bekerja di wilayahku akan dijamin aman, dijamin memperoleh layanan maksimum, dilindungi dari gangguan-gangguan, maka semua orang akan berusaha masuk ke KPH yang seperti ini, dan berusaha masuk (dengan berbagai motivasi) ke KPH ini bukan sebuah masalah besar, satu aja masalahnya yaitu ketika leadership KPH tersebut diganti maka habislah KPH itu.  Pelayanan, keamanan dan kelancaran berusaha walau system itu sudah dibangun dengan baik namun ketika leadership nya diganti maka system itu akan corupted, karena pengawal system yang tertinggi sudah diganti.