Mohon tunggu...
Edy Susanto
Edy Susanto Mohon Tunggu... Lainnya - Seorang Penulis dan Jurnalis

Seorang yang senang mengamati lingkungan sekitar dan sesekali pengamatan itu ditulis dan dituangkan dalam bentuk tulisan sederhana.Masih terus belajar dan ingin tetap banyak belajar.Untuk terus dan tetap memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mau Ikut Pemilu Kada? Siapkan 20 Milyar

23 Agustus 2010   03:17 Diperbarui: 26 Juni 2015   13:47 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

[caption id="attachment_235926" align="alignleft" width="269" caption="pelantikan pejabata eselonIV.JPG"][/caption] Rekan Kompasianer silahkan baca berita di eramuslim.com ini : Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyatakan bahwa untuk ikut pemilu langsung kepala daerah atau Pemilu Kada, seorang calon minimal harus menyiapkan uang sebesar 20 milyar rupiah. Padahal, gaji bupati hanya sekitar 8 jutaan per bulan. Itu pun sudah termasuk tunjangan. "Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar," terang Gamawan seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono membuka rapat pimpinan nasional (rapimnas) Gapensi di Istana Wapres, Jakarta, Senin (Kompas, 5/7/2010). Budaya korup dan kapitalistik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia ternyata kian menggila. Bayangkan, seorang calon kepala daerah minimal harus menyiapkan dana sebesar 20 milyar untuk mengikuti pilkada. Untuk daerah basah, menurut Mendagri, bisa mencapai 100 sampai 150 milyar. "Akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa antara Rp 100 miliar dan Rp 150 miliar,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini. Jumlah fantastis itu sebenarnya tergolong biaya normal. Artinya, biaya akan membengkak kalau para calon mengalami sengketa soal hasil Pemilu Kada. Karena untuk mengurus ke ranah hukum, biayanya tidak murah. [caption id="attachment_235934" align="alignleft" width="232" caption="anti-korupsi.jpg"][/caption] Lalu, darimana para kepala daerah nantinya bisa balik modal? Karena untuk bisa dapat 20 milyar, seorang bupati dengan gaji sekitar 8 jutaan per bulan, harus menjabat bupati tidak kurang dari 200 tahun. Itu pun kalau gaji yang didapat sama sekali tidak dibelanjakan. Suatu hal yang sangat mustahil. Hitung-hitungan semakin tidak masuk akal kalau jumlah dana mencapai 150 milyar. Karena butuh waktu sekitar 750 tahun untuk bisa mengembalikan modal pemilu kada sebesar itu. Bagaimana tanggapan rekan kompasiner setelah membaca berita diatas ? Paling tidak ada beberapa hal yang menggelitik bagi saya : 1.Negeri ini mau dibawa kemana oleh para orang-orang yang haus  kekuasaan dan tamak harta ini ? 2.Siapa yang menangguk untung dari fenomena ini ? 3.Kita sedang memilih pemimpin yang kaya dan tajir bukan yang terbaik dan berkualitas,setuju  ? Wallahu alam bishowab...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun