Ustaz Abdul Somad dalam suatu ceramahnya pernah mengingatkan umat bahwa salah satu cara menghancurkan negara (agama) salah satunya dengan menghancurkan akhlaknya.
Langkah yang ditempuh tentu beragam, seperti: menghapuskan pelajaran agama, pelarangan panggilan untuk ibadah (azan), menghancurkan generasi bangsa melalui peredaran narkoba dan mengadu-doma.
Intinya dihancurkan melalui akhlak, baik melalui antarumat internal itu sendiri dan secara eksternal dengan segala pahamnya.
Tentang bahaya narkoba bagi generasi muda mengenai dampak dan daya hancurnya sudah banyak diketahui publik. Pihak aparat berwajib tak kenal lelah terus menerus mengimbau agar warga menjahi barang haram yang kehadirannya sulit dideteksi.
Nah, bagaimana jika generasi muda tak memperoleh pelajaran agama di sejumlah sekolah. Bahkan dilarang untuk mendatangi rumah ibadah: masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Sejatinya jika kita waras, persoalan agama tidak bisa dijadikan barang mainan. Sepintas agama memang menjadi hak privasi seseorang, hak individu.
Namun dalam konteks akhlak, agama tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Agama harus mewarnai kehidupan seseorang. Kapan dan dimana pun dia hadir, karena agama telah menjadi panduan hidup sehingga insan bersangkutan dapat menjaga moral masyarakat. Etika pergaulan dalam kehidupan majemuk akan terasa indah.
Dalam kontek Hak Asasi Manusia (HAM), Â agama telah menjadi bagian hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Lalu, mengapa ada orang berani menyebut hak tersebut bisa digugurkan apabila Presiden Joko Widodo dan pasangannya KH Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya?
Penulis secara pribadi tak dapat berpikir. Apa lagi orang yang menggaungkan disebut-sebut dari kalangan partai "surga". Dan, lepas dugaan siapa pelakunya melalui kampanye hitam itu, kini perkaranya harus dituntaskan. Tujuannya, kampanye tak beradab itu tentu memiliki aktor intelektual dan harus dimintai pertanggunjawabannya.
**
Sebelumnya beredar video di sejumlah daerah yang isinya jika pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih menjadi Presiden-Wapres RI periode 2019-2024 maka pelajaran agama di sekolah akan dihapus. Ini cara kampanye menyesatkan. "Black campaign" yang menghilangkan logika.
