Terungkap dari hasil temuan dan analisis survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang bertajuk "Merosotnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK" yang dirilis pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2011, Tuduhan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Menurut peneliti LSI, Adjie Alfarabyya, saat memaparkan hasil survei di kantor LSI, hanya 41,6 persen masyarakat percaya KPK mampu menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Angka ini turun drastis dibandingkan tahun 2005 lalu. Pada tahun 2005, kepercayaan publik kepada KPK di angka 58,3 persen. Dengan demikian, dalam waktu enam tahun, kepercayaan masyarakat terhadap KPK merosot sekitar 17 persen.
[caption id="attachment_127474" align="aligncenter" width="620" caption="Nazaruddin (foto: Kompas.com)"][/caption]
Nazaruddin dari tempat pelariannya melemparkan tudingan-tudingan terhadap sejumlah pimpinan Komisi Antikorupsi itu. Dia menuduh ada ‘main mata’ antara pimpinan KPK dengan sejumlah orang di partainya untuk mengatur sejumlah perkara. Dia juga menyebut kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games dibatasi hanya sampai kepada dirinya sebagai tersangka. Tudingan-tudingan Nazaruddin itu, cukup mempengaruhi persepsi publik terhadap KPK. Ia mengatakan setidaknya LSI menemukan empat alasan mengapa kepercayaan publik turun terhadap KPK.
Berdasarkan hasil indept interview, FGD (Focus Group Discussion) kami dengan tokoh-tokoh masyarakat, praktisi hukum, akademisi di delapan kota besar, kami menemukan ada empat alasan di balik merosotnya kepercayaan publik ini. Masyarakat menilai KPK masih melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait proyek wisma atlet. Masyarakat percaya ada tokoh yang lebih besar yang belum tersentuh KPK dalam kasus ini.
Sementara itu publik juga menilai Komisi Antikorupsi tak lagi berani seperti sebelumnya. "Masyarakat menilai pimpinan KPK jera setelah kasus kriminalisasi kepada sejumlah pimpinannya. Masyarakat, juga menilai KPK tak berani melakukan tindakan terhadap kasus yang terkait dengan kekuasaan, seperti kasus Bank Century. Publik menduga ada penumpang gelap di balik bailout Century untuk kepentingan pemilu 2009 lalu.
Selain itu persepsi negatif publik terhadap KPK juga timbul akibat masih belum tuntasnya kasus cek pelawat dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. KPK diyakini ikut disusupi mafia hukum sehingga tak kunjung berhasil menyingkap dan menghukum pemberi suap dan aktor utamanya. Banyak yang memperkirakan sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut dalam waktu dekat ini bahkan hingga tahun 2014.-
