"Pak Presiden, Sakitnya Tuh di Sini…"

Oleh Edy Mulyadi

edymulyadilagi@gmail.com

“Soekarno, Hatta, Ali Sostroamidjoyo adalah contoh pemimpin-pemimpin dengan penampilan parlente tetapi kebijakannya sangat nasionalis dan pro rakyat.”

Akhir pekan silam, kalimat ini beredar di media sosial. Sumber awalnya datang dari cuitan ekonom senior Rizal Ramli dalam akun twitternya @RamliRizal, Sabtu, 13/12. Kemudian celotehan itu pun menyebar secara massif. Beberapa nama di daftar kontak saya yang juga wartawan, segera dengan kreatif mengembangkannya menjadi berita.

Sejatinya, penampilan perlente para bapak pendiri bangsa itu bukanlah perkara asing buat sebagian besar kita. Lewat foto-foto dan ilustrasi yang ada pada buku-buku sejarah, murid-murid sekolah dasar (SD) saja sudah bisa tahu, bahwa para pemimpin itu memang tampil perlente, keren.

Buat kita, kaum dewasa yang nalarnya sudah semakin matang, penampilan Soekarno, Hatta, dan para tokoh tadi terasa makin berkelas. Bayangkan, mereka mengenakan jas dan pantolan lengkap dasinya  ketika tarikh masih menunjukkan angka awal abad 20. Padahal, saat itu sebagian besar rakyat Indonesia masih bertelanjang dada dan celana pendek dengan bahan kasar yang amat sederhana.

Saya sering membayangkan bisa hadir pada saat Soekarno-Hatta dan para pemimpin pergerakan itu berkumpul dengan rakyat. Mereka berdiri gagah dengan setelan perlentenya, berpidato dengan suara menggelegar mengobarkan semangat rakyat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Wuih… tentu keren sekali!

Kedahsyatan para pemimpin negeri itu tidak berhenti pada kemampuan mengolah kata, rima, jeda, dan suara. Mereka mewujudkan keberpihakan kepada rakyat dalam pidato-pidato itu melalui serangkaian kebijakan. Singkat kata, mereka tidak omdo alias omong doang. Dan di atas segala-segalanya, mereka tidak menipu rakyat dengan jargon-jargon kerakyatan. Saat berkuasa, kebijakan yang mereka lahirkan benar-benar sangat mengedepankan kepentingan rakyat.

Tipuan itu bernama ‘Merakyat’

Tiba-tiba saja Rizal Ramli mengingatkan saya, kita, publik, dan rakyat Indonesia  tentang fenomena Joko Widodo. Lelaki dari Solo itu memang layak disebut fenomenal. Belum tuntas menyelesaikan masa bakti keduanya sebagai Walikota Solo, pria kerempeng itu loncat mengadu peruntungan untuk merebut jabatan Gubernur DKI Jakarta. Takdir pun menentukan kemenangan baginya.

Berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, suami dari Iriani itu pun memimpin Jakarta. Lalu, ‘penyakit’nya lamanya kembali kumat. Belum dua tahun, Jokowi maju sebagai Capres periode 2014-2019. Dan, lagi-lagi takdir berpihak kepadanya. Jabatan Presiden pun disandangnya.

Modal utama Jokowi dalam memenangi serenceng jabatan publik tadi adalah penampilan kesederhanannya. Banyak kalangan bahkan beranggapan Jokowi bertampang ndeso alias kampungan. Anak-anak baru gede (ABG) bahkan menyebutnya culun.

Tampang ndeso, hobi blusukan, dan bicara ceplas-ceplos yang jauh dari kesan intelek, membuat Jokowi diganjar gelar merakyat. Para pendukungnya menyematkan tagline “pemimpin rakyat lahir dari rakyat’. Ditambah dengan poster berbagai ukuran yang menampilkan Jokowi dengan pakaian ‘kebesarannya’ --baju putih dan celana hitam-- membuat pria ini semakin kental saja nuansa merakyatnya.

Apalagi, poster itu juga memberi keterangan harga pakaian baju putih, celana panjang, sepatu, dan tanpa jam tangan yang dikenakannya. Harga semua itu murah-meriah. Harga rakyat! Maka, sempurnalah Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang mengerti betul penderitaan rakyatnya. Pemimpin yang akan membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Menyengsarakan rakyat

Namun, perjalanan sejarah Jokowi ternyata justru menunjukkan sebaliknya. Belum genap sebulan menjadi presiden, dia telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Padahal, premium menjadi konsumsi rakyat kelas menengah-bawah. Dan, ironisnya, penaikan harga BBM itu justru dilakukan saat harga minyak mentah dunia terus terjun ke bawah.

Di sisi lain, BBM jenis Pertamax dan Pertamax Plus yang jadi kebutuhan kalangan atas sama sekali tidak dinaikkan harganya. Mungkin orang akan berkata, harga Pertamax dan Pertamax Plus sudah sesuai dengan harga keekonomian. Jadi, harganya sudah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan premium selama ini masih disubsidi.

Ini adalah penjelasan sesat dan menyesatkan. Rizal Ramli yang juga Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu berkali-kali menyatakan, tidak ada subsidi untuk BBM. Sesungguhnya yang dimaksud “subsidi” di sini adalah subsidi untuk mafia migas, subsidi untuk inefisiensi, dan subsidi untuk salah urus. Tapi semua beban akibat kesalahan pemerintah itu ditimpakan kepada rakyat.

Rizal Ramli berpendapat, kalau Jokowi memang benar-benar berpihak kepada rakyat dan perlu uang untuk menyelamatkan APBN, bisa dilakukan dengan menaikkan pajak Pertamax dan Pertamax Plus. Dari sini negara memperoleh pendapatan tambahan dari pajak. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada nuansa keadilan, bahwa bukan hanya rakyat kelas menengah-bawah yang lagi-lagi dihajar kebijakan salah kaprah pemerintah.

Mantan Menko Ekoin dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie bahkan terang-terangan menyatakan pemerintah telah melakukan pembohongan publik terkait subsidi BBM. Yang terjadi sesungguhnya, menurut Kwik, justru pemerintah menegruk keuntungan dari tiap liter BBM yang dijual, meskin pada harga Rp4.500. Untuk lengkapnya, silakan klik www.kwikkiangie.com.

Lalu, berbagai kebijakan yang intinya menaikkan harga bermacam kebutuhan rakyat kecil pun susul-menyusul lahir dari tangan pria yang kadung dilabeli ‘pemimpin merakyat’ itu.

Penghapusan beras untuk rakyat miskin (Raskin), menaikkan harga LPG 3 kg, menaikkan tarif kereta api kelas sampai 400%, menaikan tarif dasar listrik (TDL) 1300 Watt, dan lainnya. Semuanya seperti berebut untuk makin menyengsarakan rakyat. Duh…

Melihat fakta seperti itu, menjadi wajar bila Rizal Ramli bertanya, “Kok yang dihajar rakyat menengah bawah? Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok, tega amat?"

Masih dalam cuitannya, Rizal Ramli kembali bertanya, “Lebih penting mana penampilan fisik yang merakyat atau kebijakan ekonomi yang berpihak untuk rakyat? Menyakitkan jika hanya penampilan merakyat, tetapi kebijakan tidak berpihak pada mayoritas rakyat. Pemimpin jika hanya dikelilingi pedagang, apalagi KKN pula, kebijakannya hanya pro-bisnis, investors dan bond holders, lupa dengan rakyat yang memilihnya.”

Pak Presiden, berbagai kebijakan Anda yang menyengsarakan rakyat itu benar-benar sangat menyakitkan. Sakitnya tuh di sini… (*)

Jakarta, 15 Desember 2014

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)