Sebut rata-rata perusahaan konstruksi punya 5 pekerja tetap dan 45 pekerja harian lepas di lokasi proyek, maka ada 60 orang  kehilangan pekerjaan. Kalau jumlah perusahaan yang gulung tikar ada 40.000 saja, maka silakan dihitung berapa banyaknya pengangguran yang lahir di balik gemerlap pembangunan infrastruktur. 2 juta warga yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan proyek infrastruktur yang ugal-ugalan. Tragis sekaligus ironis!
Sebagai sesama warga negara, wajar saja bila para pengusaha konstruksi nasional jadi iri berat terhadap BUMN. Karena menerima penugasan dari Pemerintah untuk membangun infrastruktur, Pemerintah memberi seabrek keistimewaan kepada perusahaan karya pelat merah. Antara lain, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada 2015 saja, PMN untuk 36 BUMN mencapai Rp41,4 triliun. Lebih dari setengahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah suntikan fulus ke BUMN membengkak menjadi Rp53,98 triliun pada tahun berikutnya. Kali ini porsi untuk infrastruktur membengkak jadi 83%.
Selain suntikan modal, BUMN juga diberi akses yang lebih mudah dalam menjaring pinjaman dari bank dengan suku bunga rendah. Karena sifatnya penugasan Pemerintah, bank-bank BUMN pun menggerojok kredit tanpa uji kelayakan yang jelas. Akibatnya, jumlah utang BUMN melesat tinggi sekali. Pada saat yang, hantu non-performing loan (NPL) menyergap neraca bank BUMN dalam bentuk angka-angka yang mengerikan.
Jumlah utang  BUMN, khususnya BUMN karya mendapat penugasan membangun infrastruktur terus meroket dari tahun ke tahun. Data Kementerian BUMN menyebut, sampai September 2018 (unaudited) jumlahnya mencapai Rp5.271 triliun. Jumlah utang tersebut mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) bank BUMN. Sisanya  berupa penerbitan surat utang allias obligasi berjumlah Rp2.994 triliun. Artinya, utang ke bank-bank BUMN mencapai Rp2.277 triliun. Piutang ribuan triliun ke BUMN karya yang cash flow-nya acak-kadut inilah yang membuat para petinggi bank pelat merah kebat-kebit karena ancaman meroketnya NPL.
Penugasan membangun infrastruktur menjadi biang keladi gawatnya utang BUMN. Beban utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah para korban ganasnya nafsu membangun infrastruktur yang serampangan dari Jokowi.
Kedaulatan NKRI terancam
Masalah yang membelit pembangunan infrastruktur juga bukan melulu berputar pada pendanaan yang bersumber dari utang superjumbo. Ini juga menyangkut kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Pola bangun-jual infrastruktur ke swasta dan atau asing, jelas-jelas tidak bisa dianggap sebagai perilaku bisnis biasa. Tidak bisa tidak, pelabuhan dan bandara adalah pintu masuk dan keluar dari dan ke wilayah NKRI. Tapi biarlah, perkara ini menjadi domain TNI. Mudah-mudahan para jenderal TNI menyadari dan bisa bersikap dengan tepat dan cepat. Ingat, TNI adalah alat negara, bukan alat penguasa.
Tapi apa yang terjadi pada Sri Langka, Zimbabwe, Pakistan, dan Tibet mestinya jadi pelajaran amat berharga bagi kita semua. Zimbabwe bahkan terpaksa mengganti mata uangnya menjadi yuan, karena tidak mampu membayar utangnya kepada China yang agresif membangun infrastruktur di sana. Anda rela tiba-tiba rupiah beralih rupa jadi yuan?
Kalau Presiden dan para birokrat sipil abai soal ini, semoga TNI masih punya nalar sehat dan nurani yang hidup. Dengan begitu rakyat boleh dan bisa berharap bayang-bayang bubarnya Indonesia karena jatuh di bawah cengkeraman asing dan aseng bisa ditepis jauh-jauh sebelum benar-benar terlambat.
Nah, dengan potret infrastruktur yang babak-belur seperti ini, masih adakah jualan lain dari Jokowi untuk maju ke gelanggang Pilpres 2019. Bukankah selama ini infrastruktur menjadi, nyaris satu-satunya, komoditas dagangan yang Jokowi dan para penggemarnya banggakan?
Sejatinya, infrastruktur yang menjadi kebanggaan rezim ini tak ubahnya istana pasir. Di tangan seniman andal, sebuah istana pasir yang indah dan mengagumkan memang bisa diwujudkan. Tapi, namanya juga istana pasir, maka sedikitnya saja air mengguyur, ludeslah sudah.
