Di Jepang Rizal Ramli juga memenuhi undangan profesor Mitsuo Nakamura, seorang Indonesiais dari Chiba University, Jepang. Nakamura pernah secara khusus meneliti Muhammadiyah dan Islam di Indonesia. Sahabat lama lain yang ditemuinya adalah Yukio Takeuchi, mantan wakil menteri luar negeri Jepang.
Keidanren, organisasi pengusaha berpengaruh di Jepang pun mengundang Rizal Ramli untuk memberikan paparan tentang situasi perekonomian Indonesia terakhir. Mereka butuh informasi dari tangan pertama yang dianggap kredibel guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan aksi korporasi ke depan.
Selain itu, RR tampil sebagai pembicara di GRIPS Forum 2018. Acara yang digelar oleh Graduate of Institute for Policy Studies (GRIPS) ini bertajuk Changing Geo Political Dynamics, Indonesia and Japan. Pada backdrop acara, panitia menambahi embel-embel His Excellency di depan nama Rizal Ramli.
Agenda lainnya, dia berdiskusi dengan Yusio Fukuda, Perdana Menteri Jepang pada 2007-2008. Fukuda kini menjadi Ketua Asosiasi Japang-Indonesia (Japindo). Tokoh lain yang ditemuinya adalah Takeshi Shiraishi, Presiden IDE-JETRA dan juga seorang Indonesiais.
Rizal Ramli sendiri lebih suka menyebut perjalanannya ke Jepang sebagai kunjungan untuk bertemu sahabat-sahabat lamanya. Dalam rangkaian bincang-bincang formal dan nonformal tersebut, dia menawarkan kerjasama Indonesia-Jepang untuk membangun Asia yang maju, sejahtera, dan demokratis.
Sebelum ke Jepang, dia juga datang ke Amerika dan sejumlah negara di Eropa. Agendanya hampir serupa, diundang dan berbicara di sejumlah lembaga dan organisasi bergengsi. Bertemu dengan para tokoh pemerintahan, politik, bisnis, dan ekonomi. Dengan para tokoh itu, dia memaparkan ide dan gagasan, bahkan visinya tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan hubungan kedua negara yang setara, bermartabat, dan saling menguntungkan.
Jejaring internasional
Kalau dipikir-pikir, apa urusannya mereka bertemu RR yang 'bukan siapa-siapa' lagi. Mantan penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa bersama dua pemenang nobel ekonomi ini kini bukanlah pejabat negara. Dia juga tidak menyandang posisi di satu pun organisasi pelat merah yang dibiayai APBN. Seperti kita ketahui, Indonesia punya banyak lembaga berjudul dewan dan komisi ini itu.
Kemampuan membangun dan memelihara hubungan internasional sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Kelebihan ini akan melengkapi kapasitas dan kapabilitas pemimpin dalam memecahkan masalah yang dihadapi negerinya. Di samping, tentu aja, si pemimpin harus punya integritas dan rekam jejak yang teruji.
Sayangnya, publik kita sering abai dengan sejumlah persyaratan ini. Rakyat gampang tersihir oleh tampilan luar. Kekaguman makin menjadi bila yang bersangkutan dipoles dengan pencitaan dan publisitas dari media mainstream.
Kombinasi antara pencitraan dan polesan media sanggup menyulap orang yang sejatinya kualitasnya di bawah banderol menjadi pahlawan super. Apalagi bila ditambah dengan guyuran pujian dan penghargaan dari komunits neolib dam kapitalis, maka sosoknya kian moncer saja. Namun saat berhadapan dengan berbagai persoalan, terbukti bahwa yang bersangkutan hanyalah tokoh karbitan belaka.
