Ngomong-ngomong, saat itu saya termasuk yang berpendapat RR telah berbuat tidak elok, lho. Mosok menteri menantang Wapres yang jadi atasannya untuk debat terbuka.
"Kamu salah. Atasan saya itu Presiden. Kamu baca lagi konstitusi kita. Menteri itu pembantu Presiden, bukan Wapres. Jadi, atasan saya itu Presiden Jokowi," ucapnya, suatu sore, saat saya sampaikan pendapat saya tadi. Skak mat!
Jokowi Bilang, "Mangkrak!"
Sejatinya, sebelum Jonan bersuara, Presiden Jokowi sudah mengendus bahwa mega proyek ini bakal treseok-seok. Lelaki asal Solo itu bahkan jelas-jelas menyebut mangkrak! Pasalnya, progres pembangunannya amat lambat. Bayangkan, sampai 24 November 2016, yang berhasil dieksekusi hanya 36% dari target kumulatif tahun 2016.
Seperti pada kasus perpanjangan kontrak JITC dan Hutchinson, pembelian pesawat berbadan lebar Garuda, dan beberapa lainnya, kepretan RR soal proyek listrik ini juga akhirnya terbukti benar. Kita memang tidak bakal sanggup mengeksekusi proyek sangat ambisius yang tidak realistis itu. Tim ahli yang dibentuk RR waktu masih menjadi Menko menyimpulkan sampai 2019, paling banter yang bisa dibangun hanya 17.000-18.000 MW. Itu pun sudah luar biasa. Pasalnya, dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, cuma bisa membangun proyek listrik 7.919 MW.
Menko yang kemudian dicopot karena menghentikan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta itu, akhirnya terbukti benar. Terlampau banyak kendala yang mesti diterabas. Bukan cuma soal regulasi dan peraturan yang masih berbelit, tapi kemampuan menyelesaikan secara teknis di lapangan juga tidak memungkinkan.
Batu sandungan di lapangan yang dimaksud itu antara lain, ihwal penyediaan lahan, negosiasi harga, proses pengadaan, dan masalah perizinan. Sudah? Tidak juga. Karena masih ada persolan lain yang membelit. Yaitu, kinerja pengembang dan kontraktor, serta manajamen proyek.
Dari internal pemerintah juga bukan sepi hambatan. Masalah klasik yang selalu muncul adalah perkara koordinasi lintas sektoral. Masih kuatnya ego sektoral masing-masing kementerian dan lembaga tetap saja jadi hambatan yang lumayan serius. Soal lain yang juga sering jadi sandungan adalah jaminan pemerintah, tata ruang, dan masalah hukum.
Belum lagi keberadaan para mafia listrik di lingkaran Istana yang tetap saja eksis. Presiden dan Wapres boleh saja berganti, mafia tetap saja bercokol. Mereka hanya memegang lisensi tanpa sanggup merealisasi. Namanya juga calo, menunggu pihak yang berani bayar tinggi. Semua itu jadi pekerjaan rumah yang sepertinya nyaris mustahil dituntaskan dalam tempo singkat.
Untung Gagal
Mencermati perkembangan terakhir proyek lsitrik 35.000 MW, saya kok malah jadi bersyukur proyek ini tidak purna pada 2019. Sebabnya, pertama, bangsa ini tidak dianugrahi kesaktian tokoh dongeng Bandung Bondowoso. Itu lho, ksatria yang sanggup menyelesaikan pembangunan 1.000 candi dalam semalam saja. Jadi, yang memang mustahil mengebut proyek 35.000 MW dalam tempo lima tahun saja.
Kedua, ini yang lebih penting, kalau pun bisa proyek diselesaikan, bakal menimbulkan masalah teramat serius bagi PT PLN (Persero). Saat itu akan terjadi kelebihan tenaga listrik (excess power) di atas kebutuhan beban puncak sebesar 21.331 MW. Angka ini muncul dengan asumsi proyek 35.000 MW sukses, ditambah dengan kapasitas terpasang yang ada pada 2014, maka total total produksi pada 2019 mencapai 95.331 MW. Padahal, saat itu, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, kebutuhan beban puncaknya hanya 74.000 MW.
Dengan berkaca pada pertumbuhan riil per tahun yang cuma 5%, maka angka kebutuhan listrik pada saat beban puncak yang terjadi akhir 2019 tentu tidak sampai 74.000 MW. Artinya, daya yang idle menggelembung lagi, jauh di atas 21.331 MW.
