Sri Mulyani, Facebook, dan Debt Collector

Oleh Edy Mulyadi*

"Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untukmeningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal."

Rasaya adem bener membaca atau mendengar kalimat hebat (terutama yang saya cetak tebal) ini. Siapa pun yang membaca atau mendengar bakal berpikir si empunya kutipan pastilah orang yang sangat care terhadap rakyat. Dia pasti orang yang keberpihakannya amat tinggi terhadap rakyat.

Saya menemukan untaian kalimat indah itu di akun facebook(fb) milik Sri Mulyani Indrawati yang beralamat di Facebook smindrawati. Ya, Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani ini menuliskannya pada Jumat, 7 Juli 2017 pukul 06.28 WIB. Jadi, masih terbilang baru. Masih lumayan anget...

Bangga betul punya Menkeu yang berpihak kepada rakyat miskin. Di tangan seorang Menkeu yang juga sekaligus Bendahara Negara, keberpihakan semacam ini tentu sangat dahsyat. Pasalnya, dialah (mewakili Pemerintah dan bersama DPR) yang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sinilah keberpihakan kepada rakyat miskin dalam bentuk meningkatkan belanja sosial disusun dan dialokasikan.

Tapi bicara adalah satu hal. Sedangkan perbuatan adalah hal lain lagi. Sekarang mari kita buka data, apakah dia sesuai antara kata dan tindak nyata? Kali ini saya menggunakan pembanding dengan era yang sama. Ini untuk menghindari hujatan dan sikap nyinyir para Anier (pendukung dan pemuja Ani) ketika menanggapi artikel saya sebelumnya yang berjudul Sri Mulyani dan Pidato yang Heroik Itu...

Rakyat dibegal

APBN 2017 mengalokasikan anggaran untuk kategori belanja sosial (kesehatan dan subsidi energi) total mencapai Rp181,3 triliun. Masing-masing untuk anggaran kesehatan Rp104 triliun dan subsidi energi Rp77,3 triliun.

Dalam tempo dua tahun (2015-2017), jumlah subsidi energi dipangkas sebesar 66,2%. Akibatnya, harga listrik, gas, dan BBM melonjak. Bahkan khusus listrik, pemerintah menaikkan tarifnya secara beruntun, setidaknya tiap tiga bulan.  Artinya, dalam setahun saja tarif listrik naik lebih dari 100%. Padahal tidak ada gaji pegawai atau buruh yang naik tiga kali setahun. Begitu juga dengan pendapatan rakyat yang bukan pegawai seperti petani, nelayan, pedagang asongan, dan lainnya. Ini sama saja dengan rakyat dibegal oleh Pemerintahnya sendiri.  

Sekarang bandingkan dengan duit yang dialokasikan pemerintah untuk pembayaran utang. Jumlah utang pemerintah dari waktu ke waktu makin membengkak saja. Jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp2.605 triliun. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mencatat, sampai 30 Juni 2017, angkanya melonjak jadi Rp3.707 triliun. Artinya, dalam tempo kurang dari tiga atahun utang bertambah sebesar Rp1.103 triliun.

Data itu juga menyebutkan, dalam dua tahun ke depan Pemerintah harus mengalokasikan fulus sebesar Rp810 triliun untuk membayar utang. Rinciannya, Rp390 triliun pada 2018 dan sisanya yang Rp 420 triliun untuk 2019. Rp810 triliun! Luar biasa!