Saat ini sedang marak isu tentang  Kampanye dilakukan di Kampus, dengan aturan yang ketat tanpa harus membawa atribut dan harus di undang oleh perguruan tinggi. Hal ini menjadi perdebatan di berbagai platform media, ada yang mendukung juga tidak. Kegiatan kampanye sudah dilarang dilaksanakan di lingkungan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Tapi kenapa sekarang hal ini dibahasa, padahal sudah jelas kegiatan tersebut melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Yang ditakutkan dari kegiatan itu, akan munculnya politik uang di kampus. Membahas politik uang, tentu saja bukan suatu hal yang tabu lagi kalau setiap memasuki masa kampanye, politik uang sering terjadi apalagi kalau sudah mendekati masa pemilihan. Ketika sudah dijinkan masuk di kampus, ada kemungkinan besar untuk setiap mahasiswa diberikan uang agar memilih calon tertentu, dan ketika hal itu terjadi telah menjadi kebiasaan, yang mengakibatkan kampanye pemilihan badan eksekutif mahasiswa menggunakan politik uang, karena sudah menjadi kebiasaan.
Juga dengan adanya kampanye di lingkungan kampus, bisa mengakibatkan masuknya beragam kepentingan dari luar masuk ke dalam lingkungan kampus. Memang benar akan dilaksanakan dengan ketat semua kampanye, tapi tak bisa di pungkiri akan hadirnya janji-janji politik yang akan menguntungkan pemilih yang calonnya terpilih, dan akan merugikan pendukung yang kalah. Inilah yang ditakutkan.
Harapan besar untuk hal ini tidak dilaksanakan. Kalau memang ingin adanya pendidikan politik di lingkungan kampus, kampus haruslah memfasilitasi diskusi antar mahasiswa dengan bahasan isu-isu nasional dan internasional, dan membuat kuliah umum tentang politik yang diajar oleh professor ataupun pengamat politik, supaya mahasiswa memiliki pandangan dan proferensi politik yang luas dan bisa memiliki gagasan.
