Berita tentang oknum hakim MK bernama PA yang santer hari ini di media massa menambah lagi daftar panjang pejabat publik yang menghalalkan "praktik suap" dalam menyalahguakan wewenang jabatannya. Herannya OTT atau Operasi Tangkap Tangan ini sudah cukup membahana sebagai program utama dari pimpinan KPK saat ini sejak resmi bekerja pada Desember 2015 yang lalu, sudah sepatutnya menjadi peringatan besar bagi pejabat publik yang bersentuhan dengan proyek pemerintah maupun pemberian keputusan hukum.
Namun apa mau dikata, tercatat hampir setiap bulan KPK memperoleh tangkapan jaringan suap-menyuap antara pejabat publik dengan pelaku bisnis swasta dan aparatur negara lainnya contohnya antara bulan Januari 2016 hingga Maret 2016, ada 4 (empat) OTT yang dirilis ke media kemudian dari April 2016 hingga Desember 2016 ada 11 (sebelas) OTT terungkap di berbagai media. Total sepanjang tahun 2016 ada 16 (enam belas ) kasus OTT yang berhasil dilaksanakan oleh KPK yang menjaring mulai dari anggota DPR, pejabat kementerian, pegawai MA, pejabat kejaksaan, anggota DPRD, panitera pengadilan, pejabat pengadilan, bupati, ketua DPD, pejabat pajak, walikota, dan pejabat badan keamanan laut.Â
Kini mengawalil tahun 2017, lagi-lagi KPK berhasil menangkap pejabat MK bernama PA yang juga pernah menjabat jadi anggota DPR, MPR dan menteri.
Daftar OTT yang tersebar di media massa terkait suap, pencucian uang dan penyalah gunaan wewenang mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPK serius menjalankan komitmennya dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan masyarakat banyak.
Tapi mengapa masih banyak pejabat seperti PA kena jaring OTT KPK? PA termasuk orang yang malang melintang di kekuasaan legislatif, eksekutif dan kini di yudikatif. Artinya beliau paham betul bagaimana kinerja dan peringatan besar KPK itu. Saking pahamnya dan lebih paham atau mungkin merasa bahwa kekuatannya mampu menyembunyikan praktik menerima suap yang boleh jadi sudah jadi kerja tambahan sebagai pejabat yang lama kelamaan menjadi kebiasaan yang lumrah. Ini menjadi indikasi penting bahwa orang yang masih berkutat di lingkaran kekuasaan sedemikian lama dan panjang menjadi rawan terjaring OTT KPK, belum lagi indikasi penetapannya duduk di kursi pejabat seolah-olah dipaksakan.Â
Semoga OTT KPK menjadi alarm buat pejabat publik entah dari level rendahan hingga megaloman, celah penangkapan tangan hampir selalu pasti ada bagi yang masih bermain-main dengan praktik suap. Marilah kita sebagai masyarakat yang cinta negeri dan bermimpi bebas korupsi juga sadar untuk melaporkan bilamana ada indikasi aparatur negara atau pejabat publik yang penampilan dan gaya hidupnya melebihi penghasilan yang diterimanya secara aturan pemerintah, yang kerap bertingkah seperti konglomerat atau orang kaya berat entah dia atau keluarganya.
Salam Berani-Jujur
edrol70
Jakarta, 26 Januari 2017
