Akhir-akhir ini media massa sangat menyoroti tentang skandal “papa minta saham” yang terindikasi terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat Setya Novanto. Skandal tersebut dimulai dari adanya laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Sudirman Said yang datang dan melaporkan Setya Novanto karena melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport, James R Moffet untuk membahas perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.
Ketika laporan tersebut telah sampai di Dewan Etik DPR maka Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengadakan sidang untuk menindaklanjuti laporan Menteri ESDM tersebut. Sebelum memulai sidang MKD, masyarakat menuntuk untuk dilakukan sidang MKD yang terbuka sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat secara luas. Ini pertama kali dilakukan sidang MKD secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat. Dalam sidang yang pertama ada pergunjingan apakah laporan tersebut ditindaklanjuti atau ditolak.
Ada beberapa anggota MKD yang menolak untuk dilanjutkan dikarenakan legal standing Sudirman Said adalah sebagai pejabat publik sehingga tidak punya dasar untuk melaporkan sesama pejabat publik. Dikarenakan terdapat aturan yang kurang jelas maka Majelis Kehormatan Dewan mendatangkan ahli bahasa Yayah Bachria Mugnisyah untuk memberikan penjelasan mengenai aturan tersebut.
Setelah diberikan keterangan oleh ahli masih saja ada beberapa anggota DPR maupun MKD yang keberatan akan tetapi mayoritas anggota MKD menyetujui sehingga laporan ini dapat ditindaklanjuti. Sidang MKD masih berlangsung hingga saat ini dan perlahan-lahan mulai ada titik terang ketika transkrip rekaman dibuka oleh Sudirman Said sebagai Pelapor.
Yang menjadi pikiran saya adalah apakah tujuan Majelis Kehormatan Dewan berani mengadakan sidang secara terbuka dan dapat disaksikan oleh semua masyarakat? Padahal biasanya sidang dilakukan secara tertutup dan tiba-tiba Majelis Kehormatan Dewan memberikan sanksi ntah secara ringan, sedang, maupun berat.
Mengingat pada skandal terakhir yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon bertemu dengan Donald Trump dalam konferensi persnya, Majelis Kehormatan Dewan juga mendapat laporan terkait pelanggaran etik tersebut. Pada laporan ini masyarakat tidak pernah mengetahui proses persidangan atau tahapan-tahapan persidangan tersebut tetapi tidak lama kemudian Majelis Kehormatan Dewan memberikan sanksi yang ringan yang berupa teguran kepada Setya Novanto dan Fadli Zon.
Kembali pada pertanyaan saya apakah tujuan Majelis Kehormatan Dewan mengadakan sidang secara terbuka? Apakah untuk Mencari Ketenaran Diri atau untuk Menegakkan Kehormatan Dewan?Saya menanyakan ini bukan karena sudah tidak percaya lagi dengan anggota Dewan yang terhormat melainkan masyarakat sudah kenyang dengan sandiwara yang dilakukan anggota dewan selama ini. Memang masyarakat tidak bisa menilai apakah MKD serius atau hanya kembali bersandiwara atas sidang ini.
Masyarakat juga tidak bisa membedakan apakah sidang tersebut untuk menegakkan dan melihat kepentingan bahwa masyarakat telah dikhianati oleh pimpinan yang seperti itu, atau malah anggota dewan hanya mencari ketenaran atau popularitas melalui sidang tersebut? Ketika Majelis Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti laporan Sudirman Said ada banyak fraksi yang mengganti anggotanya di MKD. Mengapa diganti? Apakah dikarenakan anggota fraksi yang ditempatkan terdahulu di MKD tidak kompatibel sehingga harus diganti? Atau karena ada anggota-anggota fraksi yang ingin mencari popularitas?
Atas semua pertanyaan di atas hanya bisa menyimpulkan bahwa hanya anggota dewan yang terhormat dan Tuhan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Rakyat hanya berharap bahwa sidang MKD tersebut diadakan untuk memperbaiki kewibawaan dewan mengingat sangat minim hasil dari kinerja anggota dewan pada tahun ini. Rakyat juga berharap bahwa sidang tersebut dilakukan oleh para pejabat dengan tidak mempermainkan amanah yang dipercayakan rakyat kepada mereka. Amanah yang diberikan rakyat berupa jabatan tersebut juga semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri bukan untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu atau malah untuk kepentingan perut mereka sendiri.
Anggota dewan tidak perlu mencari ketenaran atas apa yang mereka lakukan karena mereka adalah pejabat publik yang secara pasti disaksikan oleh rakyat atau konstituen dari anggota dewan tersebut. Ketika anggota dewan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pasati rakyat melihat kinerja anggota dewan tersebut. Akan tetapi apabila anggota dewan bekerja dikarenakan hanya mencari ketenaran atau pencitraan diri maka meskipun masyarakat bisa melihat secara langsung tapi masyarakat malah ilfeel dengan kinerja anggota dewan tersebut.
Sudah cukup masyarakat Indonesia dibodohi dengan sandiwara anggota dewan yang terhormat maka saat ini rakyat sudah waktunya untuk menikmati hasil kinerja dari anggota dewan. Jangan sampai rakyat atau konstituen muak dengan para wakilnya sehingga mencabut kepercayaan atau amanah tersebut. Bila anggota MKD menyelenggarakan sidang tersebut untuk menegakkan kehormatan dewan maka rakyat akan mengawal dan mendukung langkah para anggota dewan tersebut karena baik buruknya Negara ini juga salah satunya bergantung pada pimpinannya.
