Hampir 3 tahun lamanya keluarga kami bergelut dengan kanker. Pertama, anakku terkena leukemia dalam waktu kurang lebih 1 bulan akhirnya berpulang. Sedih yang begitu mendalam menjadikan istriku kemudian setelah 1 tahun kepergian anakku, terkena kanker payudara.
Saya sangat berterimakasih dengan adanya program pembiayaan dari Jamkesda Yogyakarta yang meng-cover semua biaya pengobatan, rawat inap, operasi yang biayanya sangat banyak. Tanpa perlindungan pembiayaan dari Jamkesda Yogyakarta, saya tentu tidak akan mampu membiayai segala keperluan proses pengobatan kanker yang terkenal begitu mahal obat-obatannya. Program BPJS di awal tahun 2014, mengharuskan kita yang selama ini menggunakan Jamkesda untuk konversi ke program yang baru.
Dari hasil lab Pathology Anatomi (PA)-nya menyatakan bahwa istri saya ER (Estrogen Receptor) dan PE (Progresterone Receptor) nya negatif, sedangkah HER2 (Human Epidermal growth Receptor)nya positif 3.Dengan kondisi hasil PA demikian, dokter menyarankan untuk kemoterapi normal 4 xdan kemoterapi khusus kanker dengan HER2 Positif 3, menggunakan obat Herceptin hingga 18 x, sehingga kemoterapi total adalah 22x. Kami mendapat penjelasan dari dokter, bahwa obat Herceptin ini harganya sangat mahal, berkisar 20-an juta rupiah lebih.
Karena begitu mahalnya obat Herceptin ini, akhirnya saya mencoba jalur BPJS dan menanyakan apakah kemoterapi dengan Herceptin ini ditanggung oleh BPJS. Kami mendapat penjelasan bahwa BPJS akan menanggung kemoterapi dengan Herceptin. Setelah mendapat penjelasan demikian, kami merasa lega dan kemudian setuju menjalani proses pengobatan sesuai anjuran dokter. Setelah kemoterapi ke 10 (siklus Herceptin ke-6), sungguh kami sangat terkejut ternyata coverage BPJS untuk obat Herceptin ternyata hanya sampai ke siklus 8, selanjutnya adalah dengan biaya sendiri. Saat ini istri saya akan diberikan kemoterapi siklus ke 8 pada tanggal 14 November 2014 .
Hingga saat ini, kami masih kebingungan, darimana dana untuk dapat menebus obat yang begitu mahal ini. Harga obat Herceptin menurut bagian farmasi rumah sakit di Jogjakarta adalah sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk satu kali siklus kemoterapi. Sehingga total yang harus kami keluarkan biaya di luar tanggungan BPJS adalah Rp. 22.000.000 x 10 siklus= Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Kami sungguh sangat terkejut, mengapa coverage pengobatan hanya sampai siklus ke 8 saja, mengingat dari penjelasan awal BPJS akan menanggung sesuai anjuran dokter. Untuk biaya yang begitu besar, kami jelas sekali tidak mampu.
Setelah kami hubungi BPJS, petugas menjelaskan bahwa jumlah coverage sebenarnya tidak dibatasi. Yang menjadi dasar penentuan jumlah siklus kemoterapi adalah dari keputusan Dewan Pertimbangan Medik yang terdiri dari beberapa dokter dan onkologis. Yang kami herankan mengapa BPJS ternyata tidak mempunyai standar yang sama setiap regionalnya dalam penanganan kasus yang dialami istri saya. Hal ini tentu akan merugikan peserta karena standar pelayanan yang berbeda-beda. Dokter juga tidak mempunyai standar dasar yang sama dalam menentukan jumlah siklus kemoterapi. Dalam kasus ini tampaknya semua pihak lepas tangan dan saling menunggu satu sama lain, yang tentunya akan merugikan pasien dalam menerima kejelasan penanganan penyakitnya.
Kami yang sebenarnya tidak mengharapkan sakit, akan tetapi dipilih Tuhan untuk sakit ini harus berjuang mati-matian mencari kesembuhan yang tidak murah. Tanpa perlindungan kesehatan dari pemerintah dengan program-progam kesehatannya, kami tentu tidak akan mampu menangani sendiri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
