Akhir- akhir ini banyak terdengar wacana bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi sekitar Rp. 1.500,- sehingga menjadi Rp. 6.000,-/ liternya serta rencana diberlakukannya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi pengguna mobil pribadi yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan april mendatang. Sebenarnya ada dua opsi yang ditawarkan. Pertama, harga BBM bersusbsidi dinaikkan sekitar Rp.1.500,- dengan kata lain subsidi pemerintah dikurangi sebesar Rp.1.500,- atas BBM bersubsidi atau Opsi kedua pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 2.000,- per liternya, jadi berapapun harga minyak mentah indonesia (ICP) nantinya dipasaran maka pemerintah hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp. 2.000,- / liternya . Namun opsi yang pertama yang dipilih karena dipandang lebih mudah untuk diterapkan. Opsi kedua bisa saja dipilih agar APBN tidak terkena dampak langsung atas naiknya harga minyak mentah Indonesia (ICP) karena hanya dipatok Rp.2.000,- per liternya sehingga harga BBM di masyarakat akan terjadi pluktuatif sesuai dengan kondisi harga minyak mentah Indonesia (ICP) namun opsi kedua tidak dipilih karena dinilai lebih sulit untuk diterapkan karena masyarakat masih perlu edukasi tentang kondisi harga minyak mentah indonesia (ICP) yang selalu mengalami perubahan harga karena terpengaruh oleh kondisi ekonomi, politik, sosial internasional. Untuk diketahui pada 2011, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta kiloliter. Sementara itu, kuota yang dipatok pada APBNP 2011 hanya 40,49 juta kiloliter. Hal ini membuat subsidi BBM melonjak.
Selain karena volume, melonjaknya subsidi juga turut dipengaruhi oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) hingga 109,9 dollar AS per barrel dan nilai tukar rupiah yang melemah hingga 8.732. Dengan begitu anggaran subsidi BBM pun mencapai Rp 164,7 triliun dari yang seharusnya Rp 129,7 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah semata untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Kebijakan itu tidak bertujuan untuk merugikan masyarakat. Setiap pemerintah mengambil kebijakan pastilah untuk menyelamatkan perekonomian negara (dan) melindungi masyarakat yang lemah. Tidak mungkin ada kenaikan, tanpa ada program perlindungan terhadap masyarakat yang miskin, yang lemah, dan yang kena dampak, ujar Hatta, usai menghadiri rapat kerja Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Rabu (7/3/2012).
Hatta menegaskan, pemerintah memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi global. Jika tidak kondisi global akan berdampak buruk bagi ekonomi nasional. Salah satu yang perlu disesuaikan pemerintah adalah harga BBM bersubsidi seiring dengan kenaikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) yang sudah jauh dari ICP yang dipatok dalam APBN 2012 yaitu sebesar 90 dollar AS per barrel.
Ia mengatakan, lebih dari 18,5 juta orang yang tergolong masyarakat lapisan paling bawah dalam hal ini penduduk miskin diberikan perlindungan oleh pemerintah. Itu ditujukan agar masyarakat tersebut tidak terkena dampak dari kenaikan harga BBM nantinya. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan maka perekonomian kita yang akan terkena dampak.
Sebagian besar subsidi habis oleh kendaraan roda empat atau mobil. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap pada tugasnya yakni menyelamatkan perekonomian nasional sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
"Jadi tidak betul kalau dibilang (kenaikan harga BBM) merugikan masyarakat. Kalau hal ini dibiarkan, harga minyak sudah sampai 120 dollar AS (ICP-nya) semua dana APBN akan tersedot untuk subsidi dan dinikmati oleh masyarakat yang relatif mampu. Maka kita sama saja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, rumah sakit, membangun infrastruktur, irigasi pertanian. Semua uang tersedot untuk subsidi minyak yang jumlahnya sudah lebih dari 20 persen dari APBN.
Pemerintah juga menyebutkan subsidi BBM tidak tepat sasaran, subsidi seharusnya ditujukan dan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Tapi kenyataannya berkata lain karena data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan 77% BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan menegah ke atas.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika jadi dilakukan bisa berdampak langsung dan tidak langsung kepada inflasi. Setiap kenaikan Rp 500 itu maka akan terjadi inflasi langsung sebesar 0,31 persen. Kemudian yang tidak langsungnya itu sebesar 1,5-2 kali inflasi pengaruh langsungnya.
Jadi, jika kenaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 maka angka inflasi 0,31 persen tinggal dikali tiga sesuai dengan selisih harga tersebut. Atau, angka inflasi jadi bertambah 0,9 persen. Sedangkan, dampak tidak langsung tersebut adalah dampak lanjutan yakni pengaruh kenaikan harga ke harga transportasi.
Masyarakat menengah kebawah bisa dikatakan sebagai korban yang paling merasakan dampak diterapkannya kebijakan pemerintah atas naiknya harga BBM bersubsidi. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat menengah kebawah yang tergolong kecil ditambah dengan beban tambahan atas adanya inflasi yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang tidak diimbangi dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh sehingga kemanpuan daya beli masyarakat semakin menurun.
