ANTARA PINDAH IBUKOTA, DIVERSIFIKASI IBUKOTA, DAN DISKRIMINASI PAJAK
Diskursus upaya pemerataan pembangunan dan mengurangai Jawa sentris, dengan pemindahan Ibukota, menjadi tema populer akhir-akhir ini, apalagi setelah Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan ide pemindahan ibukota ke Kalimantan.
Sebagai sesama anak bangsa, bolehlah saya menyampaikan ide dan gagasan, siapa tahu ada manfaatnya.
Bahwa jaman now ini, adalah era 4.0, dimana seluruh aspek kehidupan terkoneksi dengan tekhnologi informasi, khususnya internet. Oleh karenanya jarak, lokasi, dan tempat bukan kendala dalam business dan pembangunan.
Maka pertanyaannya adalah, apakah pemindahan ibukota menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan dan jawa sentris ?
A. Pemindahan Ibukota
Bisa jadi, pemindahan Ibukota akan mengurangi Jawa Sentris karena akan ada relokasi sumber daya dan pusat pemerintahan ke luar Jawa, misalnya ke Kalimantan.
Namun perlu diantisipasi memunculkan sentris baru, yakni Kalimantan. Kemudian, bagaimana dengan Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, pulau besar lainnya ? Mereka bukan sentris, dan berpotensi timbul kecemburuan sosial.
Selain soal biaya, pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kepindahan ibukota harus diikuti kepindahan kementerian beserta unit eselon satu tepat?
Jika kementerian kehutanan, pertambangan dan energi, bisa jadi tepat pindah ke Kalimantan, tapi bagaimana dengan kementerian agama dan pendidikan, sementara stakeholder mereka mayoritas di Jawa.
B. Diversifikasi Ibukota
