                                                     Â
Rabu 27 Juli 2016 Presiden Jokowi kembali menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan kabinet keja yang dipimpinya. Di antara nama-nama menteri baru terdapat nama Prof. Muhajir Effendy yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor UMM menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi saya pribadi, sosok Menteri Anies Baswedan telah banyak melakukan proses transformasi bidang pendidikan diantaranya tidak lagi dijadikannya UN sebagai prasyarat kelulusan dan beberapa produk hukum pelaksana implementasi Kurikulum 2013 yang telah rampung menjadi Permendikbud. Namun, penilaian atasan langsung yakni Presiden Joko Widodo mungkin saja berbeda dengan perspektif saya karena terlepas dari baik dan buruknya kinerja seorang menteri pasti ada unsur politik karena presiden adalah jabatan politis.Â
Sosok baru muncuk pada reshuffle jilid II yaitu Prof. Muhajir Effendy yang menjadi Nahkoda baru kapal besar Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang guru besar yang telah makan asam garam dunia akademisi dan pendidikan, penulis, kolomnis dan intelektual muslim tentu tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan Menteri baru ini akan membawa angin segar dalam dunia edukasi nasional kita. Selain itu, Muhajir juga dikenal sebagai tokoh Muhamadiyah yang dipercaya sebagai ketua bidang Pendidikan dan Litbang PP Muhamadiyah. Pengalaman organisasi juga tak kurang mulai dari HMI dan Pemuda Muhamadiya. Berbagai publikasi dalam bentuk buku telah ditulisnya semasa Prof. Malik Fajar menjabat sebagai Mendiknas. Melihat biografi singkat dari Prof. Muhajir, tentu harapan besar kita sandarkan pada beliau untuk melakukan berbagai hal untuk mendesain kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pada peningkatan mutu pendidikan.
Pekerjaan Rumah dalam Kemendikbud tidak sedikit, masih rancunya implementasi Kurikulum 2013, sinkroniasi tata kelola pendidikan pusat dan daerah, ketertinggalan mutu secara objektif baik asesmen oleh PISA dan OECD, kompetensi guru, sengkarut regulasi pendidikan dasar dan menengah yang tumpah tindih dan overlapping, pengelolaan dana pendidikan dan berbagai hal lain yang harus segera diselesaikan oleh Menteri baru.Â
Prof. Muhajir juga tidak boleh lupa akan pemisahan nomenklatur Pendidikan Tinggi yang telah terpisah dengan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama ini baik Kemenristekdikti dan Kemendikbud belum terlihat pemisahan ini melahirkan suatu sinergi yang baik untuk menghasilkan output-output baru di bidang pendidikan. Kosentrasi pendidikan Dasar dan Menengah yang terpisah dengan pendidikan tinggi harusnya membawa perubahan yang signifikan terhadap mutu pendidikan di level dasar dan menengah karena beban urusan pendidikan tinggi (Dikti dulu) telah berada pada otoritas Kemenristekdikti di bawah Prof. M. Nasir.
Kemendikbud dibawah tangan dingin Muhajir bukan berarti lepas dari sentuhan Anies Baswedan yang telah meletakkan fondasi yang kuat dan naskah akademik yang komprehensif untuk kebijakan-kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kedua mantan menteri dan menteri harus saling menguatkan untuk merevitalisasi program-program yang baik dan mereduksi program-program yang tidak efisein. Serah terima jangan hanya berbasis seremonial, farewel dinas lalu tidak ada komunikasi lagi bahkan sering diikuti oleh saling adu prestasi. Serah terima jabatan jangan berbalur kepentingan melainkan perspektif bahwa dunia pendidikan tanah air adalah milik semua anak bangsa ini bukan milik segelintir orang dengan segala aspek politik di dalamnya.Â
Selamat bertugas Prof. Muhajir, terima kasih Bapak Anies Baswedan.
