Mohon tunggu...
Edhi Setiawan
Edhi Setiawan Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Tadinya hanya suka membaca, lama-lama jadi ingin menulis. Semoga bermanfaat.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Surat Bu Menkes RI

22 Juni 2012   16:21 Diperbarui: 25 Juni 2015   03:39 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Sungguh mengagetkan, di awal masa jabatan Menteri Kesehatan Nasfiah Mboi sudah menuai kontroversi. Awalnya Ibu Menteri mengkampanyekan penggunaan kondom pada kelompok orang yang berpotensi melakukan seks beresiko. Yang disebut seks beresiko itu, menurut klarifikasi yang disampaikan ke media, menyebutkan bahwa Seks berisiko adalah setiap hubungan seks yang berisiko berakibat penularan penyakit kelamin, termasuk HIV AIDS, gonore, dan sipilis, ataupun risiko kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan.

Yang kemudian menjadi kontroversi, entah mengapa kampanye ini dipersepsikan seolah Pemerintah melegalkan seks bebas, karena penggalakkan penggunaan kondom ini. Tentu salah satu sebabnya adalah kelompok beresiko ini ternyata juga termasuk kalangan remaja, yang notabene masih usia sekolah. Memprihatinkan memang.

Tentu susah untuk mengatakan hitam putihnya persoalan ini, kalau dipandang bahwa meningkatnya kecenderungan seks bebas dan beresiko ini adalah tanggung jawab kementerian kesehatan semata, sehingga penyelesaiannya hanyalah pada peningkatan sosialisasi pada kelompok yang benar-benar beresiko.

Kalau kita lihat realitas sehari-hari,  kondom tampaknya bukanlah barang yang sulit di dapat. Kalau anda ke apotek dan membeli kondom, tidak akan pernah ada yang menanyakan status pernikahan anda. Di supermarket, anda tinggal masukkan keranjang, bayar di kasir, selesailah transaksi. Iklan kondom juga boleh tayang di TV, sekalipun memang di jam malam.  Jadi, tanpa dikampanyekan pun sebenarnya orang sudah mudah mengakses kondom.

Lepas dari semuanya itu, barangkali boleh dikatakan langkah Menkes yang barangkali sudah umum di negara lain, menjadi sesuatu yang istimewa di negara kita tercinta ini. Seharusnya Menkes tidak perlu menanggung sendiri beban penyakit masyarakat ini, karena memang bukan salah Bu Menkes bahwa semakin banyak orang melakukan seks beresiko. Bu Menteri rupanya lupa kalau yang jadi menteri itu bukan beliau seorang. Beliau lupa bahwa Kabinet Indonesia bersatu adalah team kerja, jadi sewajarnya Ibu minta bantuan kawan-kawan menteri lainnya. Oleh sebab itu, langkah yang seharusnya diambil bu Menteri Kesehatan saat  menyaksikan anggota masyarakat bahkan remaja-remaja yang rentan penyakit akibat seks beresiko ini, janganlah keburu mengambil kebijakan sebelum mengkoordinasikan pertanggungjawaban persoalan ini dengan kolega-koleganya di KIB, karena memang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan kondom.

Yang perlu Ibu Menteri lakukan adalah menulis beberapa pucuk surat :

·Kepada Yth. Menteri Agama : mohon memprioritaskan program-program peningkatan keimanan umat beragama, dan membawa orang-orang berdosa ke jalan yang benar.

·Kepada  Yth. Menteri Pendidikan : mohon memprioritaskan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah, bukan sekedar mencetak nilai UN saja namun menghasilkan lulusan yang santun, berakhlak dan berbudi.

·Kepada Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika : mohon memprioritaskan kampanye penggunaan internet sehat, meminimalkan akses masyarakat terhadap konten porno, mengefektifkan LSF dan KPI untuk lebih tegas melakukan sensor pada media yang menayangkan acara-acara yang tidak mendidik.

·Kepada Yth. Menteri Sosial : mohon memprioritaskan  program-program rehabilitasi pada kelompok beresiko dari dunia prostitusi dan pengentasan kemiskinan agar tidak ada lagi orang yang melacurkan diri atas nama desakan ekonomi.

·Kepada Yth. Menteri Tenaga Kerja : mohon memprioritaskan pembukaan lapangan-lapangan kerja baru, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

·Kepada Yth. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal , Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi dan UKM : mohon mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah meningkat, sehingga tidak perlu adanya urbanisasi besar-besaran, yang membuat persoalan perkotaan semakin kompleks saja. Sesaknya masalah perkotaan tanpa jaminan sosial yang jelas sangat mudah memicu kriminalitas dan prostitusi.

·Kepada Yth.  Menteri Pemberdayaan Perempuan : mohon memprioritaskan pemberdayaan perempuan dalam mengambil peran dalam keluarga dan masyarakat.

·Kepada Yth. Menko Kesra : Mohon mengkoordinasikan segala bentuk program untuk peningkatan kesejahteraan, keimanan dan budi pekerti masyarakat.

Kalau mereka semua itu berhasil, tampaknya persoalan yang menjadikan Menteri Kesehatan galau, akan sudah sangat-sangat berkurang. Tapi kalau mereka semua gagal, tampaknya ide kondomisasi itu perlu dibicarakan sebagai cara yang cukup pantas, karena memang sudah tidak ada cara lain lagi.

Selamat bekerja Bu Menteri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun