Pada prinsipnya, kebijakan publik muncul atau ditetapkan karena ada persoalan atau masalah. Masalah tersebut bukan merupakan suatu masalah yang bersifat individual melainkan masalah yang bersifat publik. Artinya, masalah tersebut tidak dirasakan atau dialami oleh satu, dua orang saja melainkan oleh banyak orang. Masalah yang dihadapi oleh publik pada hakekatnya sangat beragam dan kompleks. Meskipun demikian, tidak semua masalah publik masuk dalam agenda kebijakan publik. Masalah publik yang akan masuk dalam agenda kebijakan publik adalah masalah yang sifatnya sangat mendesak dan memiliki tingkat urgensi paling tinggi dari masalah-masalah publik yang ada. Artinya, masalah tersebut harus segera diatasi melalui suatu program kebijakan publik.
Dalam proses kebijakan publik, tahapan yang paling awal dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini, analis kebijakan publik akan mengidentifikasi atau menentukan masalah yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa, persoalan yang terjadi di masyarakat sangat kompleks dan beragam. Tahap ini merupakan tahap yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada tahap ini analis kebijakan publik, dituntut memiliki kompeten dalam mengidentifikasi masalah yang ada. Sebab, tidak semua masalah publik yang terjadi akan masuk dalam agenda kebijakan. Hanya masalah tertentu saja, dengan tingkat urgensi yang paling tinggi serta sifatnya snagat mendesak. Proses identifikasi masalah masalah ini nantinya mengarahkan analis kebijakan untuk menentukan kebijakan apa yang nantinya akan ditetapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Proses rumusan masalah menjadi sangat penting, karena apabila masalah yang diidentifikasi memiliki urgensi dan tidak mendesak, maka apa yang menjadi masalah publik yang paling utama tidak akan teratasi. Karena, analis kebijakan kadang kala keliru dan gegabah dalam mengidentifikasi masalah.
Setelah tahap perumusan masalah, selanjutnya adalah tahapan penyusunan agenda. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa masalah yang dialami oleh publik memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi serta beragam. Namun, tidak semua masalah yang ada akan masuk dalam agenda kebijakan. Jadi, dari seluruh masalah yang ada, hanya masalah yang betul-betul memiliki eksttrimitas yang dapat ditetapkan dalam agenda kebijakan untuk selanjutnya dicarikan solusi berupa kebiajkan publik. Setelah menyusun agenda kebijakan publik, langkah selanjutnya adalah memformulasi kebijakan publik. Jadi, setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan, pada tahap formulasi, analis kebijakan akan mengembangkan alternative kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang ada. Dalam tahap ini, proses diskusi sangat penting. Analis kebijakan harus meminta pendapat dari seluruh pihak terkait terutama dari mereka yang menguasai persoalan yang terjadi.
Di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan masuk sekolah pada pukul 05.30 WITA, yang sebelumnya pukul 05.00 WITA bagi siswa/I SMA/SMK di NTT. Singkatnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan di NTT, melatih karakter agar siswa/I disiplin serta berpeluang masuk di universitas-universitas ternama di Indonesia. Namun, jika dilihat dari proses kebijakan publik, tampaknya kebijakan tersebut tidak melalui proses kebijakan publik yang baik. Dari segi proses perumusan masalah terkait penetapan aturan jam masuk 05.00 WITA bagi siswa/I SMA/SMK, Hal yang paling mendasar untuk dipertanyakan adalah "apa persoalan yang paling krusial dalam bidang pendidikan di NTT khususnya bagi SMA/SMK?" Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa masalah publik itu sangat beragam, begitu pula terkait masalah dalam bidang pendidikan, masalahnya juga beragam. Oleh karena itu, pemerintah harus mengetahui betul masalah yang paling fundamental. Setelah menegtahui masalah fundamentalnya, pertanyaan selanjutnya adalah "apa yang melatarbelakangi terjadinya masalah tersebut?" Pertanyaan ini sangat penting, karena untuk mengatasi persoalan yang ada minimal kita harus mengetahui akar dari persoalan tersebut. Jadi, apabila pemerintah provinsi menganggap persoalan krusial yang terjadi dalam bidang pendidikan di NTT adalah rendahnya kualitas lulusan sehingga minimnya siswa/I SMA/SMK yang masuk ke universitas-universitas ternama di Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya adalah "Apakah dengan memajukan jam masuk sekolah, kualitas lulusan dijamin akan meningkat?" Pertanyaan ini nanti akan menjawab apakah kebijakan memajukan jam masuk sekolah merupakan kebijakan yang tepat atau efektif. Untuk menguji ketepatan atau kefektifannya maka diperlukan suatu kajian akademis. Harus ada hasil riset atau kajian ilmiah yang mendasari penetapan suatu kebijakan. Selain itu, suatu kebijakan publik tidak boleh serta-merta ditetapkan. Penetapan suatu kebijakan publik bukanlah suatu proses yang ucuk-ucuk, tetapi sebuah proses yang harus matang karena demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, rumusan masalah terkait kebijakan tersebut tampaknya tidak tepat. Masih ada hal yang lebih penting untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa/I seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, reformasi kurikulum yang berorientasi pada kemerdekaan belajar siswa/I ketimbang memajukan jam masuk sekolah karena tidak memiliki relevansi dengan masalah yang ada. Formulasi kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi apabila akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, seperti dari sisi kesehatan apakah baik bagi siswa/I, segi konsentrasi belajar, sosial dan juga ekonomi apakah akan berdampak buruk atau justru sebaliknya. Selanjutnya, dalam proses penetapan kebijakan publik, peran dan partisipasi dari setiap stakeholder sangat dibutuhkan. Pemerintah memang memiliki otoritas untuk menetapkan suatu kebiajkan publik, tetapi ia tida serta-merta menghilangkan peran dan partisipasi masyarakat terutama dari orang tua dan siswa.
Memang pada dasarnya, setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk sikap responsive terhadap persoalan yang dialami oleh publik. Oleh karena itu, tujuan dari penetapan suatu kebijakan publik sebenarnya tidak perlu diperdebatkan atau dipertanyakan, karena setiap kebijakan memiliki tujuan yang baik yaitu mengatasi persoalan atau masalah publik demi kemaslahatan bersama. Analis kebijakan publik tidak mempersoalkan tujuan dari suatu kebijakan, melainkan lebih cenderung mengkritisi atau memperdebatkan isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab, isi kebijakan itu akan memberikan ilustrasi terhadap keberhasilan atau kegagalan yang akan dicapai dari penerapan kebiajkan tersebut. Dengan demikian, yang semestinya diperdebatkan adalah "cara" yang ditempuh atau dilakukan untuk mengatasi masalah publik.
