<!-- [if gte mso 9]><xml> Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4</xml><![endif]-->
MAKNA smart city atau kota pintar menurut pendapat ahli, sebut saja Caragliu dan Nijkamp (2009), adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (Information and communications technology/ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Wikipedia)
Banyak lagi defenisi dari para ahli tentang hal ini. Mengacu ide awal yang dicetuskan oleh perusahaan komputer IBM bahwa keberhasilan smart city harus memenuhi enam indikator, yakni masyarakat penghuni kota harus cerdas-terdidik (smart people), lingkungan nyaman dan berkelanjutan (smart environment), pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat sejahtera secara finansial (smart economy), mobilitas masyarakat lancar (smart mobility), masyarakat berbudaya dan hidup berkualitas (smart living), dan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, demokratis, partisipatif, akuntabel (smart governance). Secara umum smart city adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kota yang ramah lingkungan secara efisien dan untuk meningkatkan efektivitas interaksi dengan warganya.
Dari berbagai pendapat dan uraian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa smart city = smart people (citizen) + smart systems.
Sebagus apapun sistemnya tetapi masyarakatnya bengal, kepala batu, tak terdidik, dan tak berbudaya, ditambah pemimpin sektarian, curang, dan korup, hanya akan menghasilkan “stupid city” yang ditandai dengan kesemrawutan di sana-sini, sampah di mana-mana, banjir, macet, kejahatan merajalela, ketimpangan ekonomi, dan tingginya angka kemiskinan.
Maka sbuah smart city hanya bisa terwujud apabila masyarakatnya cerdas atau well educated, kritis, dan memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi aktif mendukung segala upaya yang baik bagi kemajuan kota untuk meraih kehidupan bersama yang lebih berkualitas. Masyarakat cerdas lebih mampu memilih para pemimpin (eksekutif dan legislatif) yang juga cerdas, memiliki visi, jujur, suka mendengar, cepat tanggap, dan mau bekerja keras semata-mata untuk kepentingan publik tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dari para pemimpin seperti itu pula bakal lahir smart system atau sistem cerdas yang dapat menjawab persoalan-persoalan pembangunan sosial-budaya, fisik-lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan.