Ribuan Buruh Kecewa Diabaikan Walikota Batam

[caption id="attachment_336425" align="alignnone" width="630" caption="Demo buruh di depan Kantor Walikota Batam, Selasa (18/11/2014) (foto:eddy mesakh)"][/caption]

BATAM – Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di Batam yang menggelar unjuk rasa di depan Balaikota dan Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (18/11/2014), tampaknya harus menelan kekecewaan. Hingga pukul 15.30 WIB, ketika saya meninggalkan lokasi tersebut, baik Walikota Batam Drs. Ahmad Dahlan maupun Wakil Walikota Rudy SE, tidak menemui para buruh. Aksi massa buruh ini telah berlangsung sejak pagi, sekitar pukul 08.30 kendati diguyur hujan cukup deras hingga sekitar pukul 12.00.

Buruh hanya bisa berorasi di jalan raya depan Balaikota. Mereka tidak bisa memasuki halaman kantor walikota lantaran dipagari dengan barikade kawat berduri dan dijaga aparat kepolisian. Sementara pintu pagar Kantor DPRD Batam dibiarkan terbuka sehingga para buruh bebas masuk-keluar halaman ‘rumah rakyat’ tersebut. Bahkan banyak demonstran duduk di atas pagar sembari menyaksikan para orator menyampaikan tuntutan mereka. Ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di Pulau Batam itu tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Kendati belum mendapat respon, ribuan buruh bertahan memenuhi Jl Engku Putri Batam Centre, yang diapit Kantor Walikota dan Kantor DPRD Batam, sambil terus berorasi menggunakan pengeras suara dari atas dua unit mobil pikup. Orator terus menyemangati para buruh sembari memanggil nama Walikota Batam dan Ketua DPRD Batam.

“Bapak Walikota Ahmad Dahlan, Bapak Wakil Walikota Rudy, kami adalah anak-anakmu. Bapak Ahmad Dahlan, keluar dan temuilah kami sebagai anak-anakmu. Dengarkanlah isi hati anak-anakmu ini. Kami tidak datang ke tempat ini untuk mengemis, karena kami bukan pengemis. Kami tidak mengemis suara dukungan seperti saat bapak-bapak mengemis suara kami saat Pemilu,” teriak orator dari atas mobil pikup.

[caption id="attachment_336426" align="aligncenter" width="300" caption="Polisi memasang barikade pagar kawat untuk mencegah buruh memasuki halaman Kantor Walikota Batam, Selasa (18/11/2014) (foto:eddy mesakh)"]

14163104142118255975

[/caption]

Sempat ada teriakan massa agar buruh merangsek masuk ke halaman Kantor Walikota, namun orator mengimbau agar buruh tetap tenang. Dia kemudian memerintahkan kepada Satgas dari serikat  buruh untuk menertibkan massa.

Selanjutnya orator kedua menyambung dari atas mobil pikup lainnya. Dia meneriakkan yel-yel untuk menyemangati para buruh, memanggil kembali mereka yang menyebar ke emperan Kantor DPRD, Masjid Raya Batam, dan di taman samping Gedung DPRD Batam. Setelah para buruh kembali merapat, pria itu mulai berorasi mengenai tuntutan mereka. Dia berkali-kali menegaskan bahwa buruh menolak usulan upah dari Dewan Pengupahan karena menurutnya tidak sesuai untuk menopang kesejahteraan buruh. Dirinya menyatakan buruh bertahan pada tuntutan agar pemerintah merevisi upah minimum kota (UMK) Batam 2015 sebelum disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk ditetapkan sebagai UMK 2015.

Buruh mendesak Pemerintah Kota Batam merevisi usulan UMK Batam 2015 sebesar Rp 2.664.302 (naik 10 persen dari UMK 2014 sebesar Rp 2,422.092)  menjadi Rp 3,3 juta. Para buruh menyatakan semakin keberatan dengan nilai UMK menyusul naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti diketahui, Senin (17/11/2014) malam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pengurangan subsidi BBM masing-masing Premiun berubah dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter dan solar berubah dari Rp 5.500/liter menjadi Rp 7.500/liter. Para buruh juga menyerukan soal penghapusan outsourcing (sistem kontrak). (*)

UP DATE: Demo buruh di depan Kantor Walikota Batam akhirnya ditutup dengan kerusuhan, setelah Walikota Batam, Drs Ahmad Dahlan, bersedia menerima buruh, tadi sore, sekitar pukul 17.00 WIB.  Kerusuhan meledak menyusul pernyataan Walikota bahwa penetapan UMK Batam sebesar Rp 2.664.302 tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani. Keputusan selanjutnya, menurut Dahlan, berada di tangan gubernur. Massa buruh pun marah dan melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan Balaikota. Petugas terpaksa membubarkan paksa para buruh dengan menggunakan gas airmata.

ARTIKEL TERKAIT:Hadapi Harga Baru BBM dengan Upah Lama