Benarkah Ada Intervensi TNI pada Pilkada Kepri 2015?

Mengenai klaim adanya warga yang diintimidasi, sejauh yang Penulis ketahui, proses pemungutan suara berjalan lancar dan isu tentang orang-orang yang terintimidasi sama sekali tidak muncul ke permukaan. Pun sejauh yang Penulis amati, baik di media sosial maupun media massa mainstream, lebih banyak masyarakat, tokoh masyarakat, dan kalangan pengusaha mengapresiasi kehadiran  TNI membantu POLRI dalam pengamanan Pilkada di Kepri. Masyarakat tidak mempersoalkan dan malah bersyukur karena kehadiran TNI membuat Pilkada di Kepri berjalan aman dan tertib.

Johanes Kennedy, seorang tokoh pengusaha di Kepri, kepada Batam Pos menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri. “Kita harus mengapresiasi Polisi dan TNI dalam hal penjagaan jalannya Pilkada serentak di Kepri. Padahal sebelumnya, sempat dikeluarkan statement di sejumlah media cetak bahwa Batam siaga satu,” kata Johanes Kennedy. (Sumber: Batam Pos)

Menanggapi pernyataan Trimedya dan Tim  SAH, Penulis justru heran mereka tidak mengetahui adanya perintah Presiden Jokowi agar Polri dan TNI wajib mengamankan Pilkada 2015.  Instruksi Presiden Jokowi tersebut diberitakan luas oleh media massa, termasuk Harian Kompas dan Kompas.com. Instrusi presiden tidak hanya berlaku untuk Kepri, tetapi seluruh wilayah Republik Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak. (Sumber: Kompas)

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat penegak hukum untuk aktif memetakan dan mencegah segala potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak. Jokowi tidak ingin konflik terjadi karena luput dari pantauan. "Semua jajaran keamanan saya minta siap siaga menjaga keamanan selama pilkada, dan aparat jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan gangguan, lakukan antisipasi agar gangguan Pilkada dapat dicegah," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015). Instruksi itu ditujukan Jokowi untuk jajaran TNI-Polri di tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga memberikan instruksi yang sama kepada Badan Intelijen Negara. (Sumber: Kompas.com)

Lantas, mengapa Trimedya dan Tim Pemenangan Paslon SAH merasa keberatan ketika  aparat TNI diperbantukan untuk ikut mengamankan proses pemungutan suara? Malahan sejumlah komentar di media sosial berbalik mencurigai ada rencana tertentu yang terganggu oleh kehadiran aparat TNI. Lantas, mengapa baru protes ketika pemungutan suara telah usai dan pihak SAH ternyata kalah? Jika hendak protes, semestinya PDIP dan Tim SAH menolak instruksi presiden agar TNI ikut mengamankan pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia.

Khusus di Kepri, semestinya Tim SAH melontarkan protes jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara. Sebab, pada 11 November 2015, TNI secara resmi dan terbuka melakukan gelar pasukan di Pelataran Engku Putri (halaman Kantor  Walikota Batam) untuk pengamanan Pilkada 2015 di Kepri. Ketika itu, Danrem 033/WP Brigadir Jenderal (TNI) Madsuni menyebutkan bahwa pihaknya akan mengerahkan seribu personel untuk menjamin terlaksananya Pilkada yang aman di Kepri.

Saat ini mayoritas masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam, telah kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan tak mempersoalkan hasil Pilkada, baik Pilgub maupun Pilwako/Pilbup. Masyarakat tidak menginginkan adanya konflik kepentingan para elite politik yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat luas, para pelaku usaha, dan para investor asing yang banyak menanamkan modalnya di daerah ini. (*)