KKB versus Kesejahteraan OPA

Bisa dimaklumi jika sebagian OPA yang berpikiran ekstrim dan melihat bahwa kesenjangan ekonomi itu tak kunjung berubah, lalu mengangkat senjata dan membuat kekacauan.  Mungkin para KKB tersebut menganggap bahwa dengan tindakan kekerasan itu, mereka telah mewakili suara OPA yang sudah ter-marginal secara ekonomi dan budaya. Padahal kenyataannya sungguh bertolak belakang, kegiatan KKB cuma menimbulkan kekacauan dan penderitaan, baik bagi OPA maupun para pendatang.  Kabar terakhir/31-jul-23, di daerah pedalaman Papua tengah, beberapa orang meninggal kelaparan akibat dilanda kekeringan, serta bantuan logistik terhambat karena adanya KKB. Padahal dampak El Nino masih berkepanjangan. 

Papua membutuhkan perhatian khusus, sebab APBD dan dana OTSUS membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat. Bukti dari penyelewengan bisa dilihat lewat kesejahteraan yang belum merata, terutama di daerah yang jauh dari kesibukan kota. 

Alangkah baiknya bila mereka yang merasa oposan,  baik yang ekstrim ( KKB ) atau intelektual muda ( para mahasiswa) berpartisipasi menggalang tenaga secara formil. Mereka membentuk ruang politik dengan duduk sebagai anggota DPRD atau mendirikan semacam LSM. KKB bisa turun gunung dan masuk sebuah partai agar bisa jadi anggota DPRD, demikian juga bagi para mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Secara legal mereka bisa total memperjuangkan dan mengawal tujuan bagi kesejahteraan rakyat Papua. 

Peran Pemerintah

Untuk sementara, Pemerintah harus cawe-cawe guna meredam bertambahnya para pendatang baru yang nyata nya memang cuma ingin mencari nafkah di Papua. Sebab kedatangan mereka otomatis meminimalisir kesempatan berusaha OPA. Berikut juga, pemerintah lebih awas mencegah penyelewengan dana dengan dengan meneliti setiap proyek yang berhubungan dengan kesejahteraan Masyarakat Papua.