Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal dengan sebutan abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai seorang abdi negara dan masyarakat, ASN dipagari dengan sejumlah aturan disiplin, baik yang mengatur hak maupun kewajiban ASN.
Di luar itu, ada juga aturan yang lebih bersifat lebih teknis-implemetatif yang dibuat oleh pemerintah lokal sebagai turunan dari aturan di atasnya, disesuaikan dengan kebutuhan.
Di sisi kode etik, ada Panca Prasetya KORPRI yang menjadi rambu-rambu bagi ASN dalam menunaikan tugasnya. Para ASN tidak boleh keluar dari aturan yang mengikat itu, tak terkecuali kode etik yang ditetapkan demi kelancaraan pelaksanaan tugas.
Satu hal yang relevan untuk dijadikan sebagai kode etik dalam pelaksanaan tugas ASN adalah budaya malu. Di beberapa organisasi perangkat daerah bisa dilihat tulisan yang berisi sejumlah komponen tentang budaya malu.
Daftar budaya malu itu ditulis sedemikian rupa dan diletakkan di tempat yang strategis sehingga mudah dilihat orang pegawai dan siapa pun yang melintas di depannya.
Apa sih budaya malu itu? Budaya malu pada intinya merupakan budaya yang dikembangkan dalam rangka menjaga moralitas kerja dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat atau organisasi.
Budaya malu diperlukan agar anggota organisasi atau masyarakat terhindar dari perbuatan yang melangggar norma, melanggar hukum, dan kode etik yang berlaku.
Demikian juga dengan budaya malu yang dibuat khusus untuk ASN. Dengan budaya malu ini, ASN diharapkan bisa bekerja selaras dengan rambu-rambu yang ditentukan.
Empat yang Utama
