Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan Syariah di Lembaga Penawaran Jasa Keuangan Islam

Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan Syariah dan Kepatuhan keuangan Islam membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dan Lembaga Menawarkan Jasa keuangan Islam (IFS) Struktur dan proses didirikan untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan Syariah, mengandalkan dasar hukum pada pengaturan internal untuk perusahaan. Dengan dimasukkan dalam struktur kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki keuntungan menjadi dekat dengan pasar. Kompeten, independen, dan diberdayakan untuk menyetujui instrumen Syariah, Dewan Pengawas Syariah dapat memungkinkan  muncul  inovasi dalam lembaga. Di dalam mengeluarkan fatwa, sebuah Dewan Pengawas Syariah dapat dipandu oleh kontrak standar dan praktik yang dapat diselaraskan dengan asosiasi keamanan regular secara profesional. Sebuah kerangka menjadi dua bagiaan baik internal dan eksternal yang bisa memastikan konsistensi memadai  pengembangan manajerial keterampilan khusus untuk perbaikan keuangan Islam.

Pembahasan

Meningkatkan nilai kepentingan 'adalah tujuan utama untuk bisnis apapun, termasuk jasa keuangan, apakah konvensional atau syariah. stabilitas, kinerja keuangan dan kemampuan sumber daya menengah akan tergantung pada kepercayaan pemangku kepentingan di masing-masing institusi dan industri. Sebuah gambaran dalam mengelola perusahaan ini kepercayaan tentu sehubungan dengan jasa keuangan Islam adalah kebutuhan menyampaikan kepada kepentigan bahwa bisnis keuangan dilakukan sesuai dengan keyakinan dan syariat Islam. Pengaturan tata kelola perusahaan, internal dan eksternal kepada perusahaan yang mencakup struktur dan prosedur yang harus memberikan kenyamanan yang cukup bisnis dilakukan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, sesuai khususnya dengan Shariah.

Sebuah kerangka audit Syariah internal dan eksternal seperti dijelaskan di atas tidak membantu untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh tidak konsisten dalam peraturan fatwa. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, harus beberapa wilayah hukum bergerak menuju sistem SSBs terpusat. Yang terakhir membawa harapan harmonisasi instrumen keuangan yang diizinkan melalui mengadili sengketa antara penasihat syariah dan oleh standar disasi praktik yang ada. Namun, globalisasi yang sedang berlangsung keuangan Islam serta kendala penerapannya di negara-negara sekuler membatasi kelayakan pendekatan ini. Untuk menghindari keterbatasan ini, Khan dan Feddad (2004) merekomendasikan kodifikasi internasional bertahap  standarisasi fatwa.

penelitian ini dapat didelegasikan kepada sebuah organisasi internasional yang ada, yang misinya sudah melibatkan promosi harmonisasi dan konvergensi Syariah.  Atau, asosiasi non-profit mengatur ahli Fiqh al-Muamalat dapat dibuat. Namun, meskipun keuntungan yang tampak jelas, penciptaan Syariah global kemungkinan untuk bertemu dengan perlawanan, khususnya dari para ahli hukum yang menganggap Islam Fiqh sebagai badan pluralis pengetahuan. Juga, sentralisasi kompetensi dalam global dapat merusak inovasi produk dan keahlian keuangan.

Ketergantungan yang berlebihan pada sektor publik untuk mengatur hal-hal Syariah juga dapat hadir kesulitan lainnya, seperti keengganan pihak berwenang di sejumlah besar wilayah hukum, menjadi terlibat dalam apa yang mereka anggap urusan agama. Dalam situasi seperti itu, sektor swasta dapat mengisi kesenjangan dan memainkan peran yang lebih menentukan dalam proses kepatuhan syariah. Fokusnya akan pada konsolidasi infrastruktur informasi Syariah terkait dengan menciptakan proses baru atau memperkuat infrastruktur keluar. Di samping perusahaan audit Syariah eksternal, agen representasional yang biasanya menyalurkan informasi keuangan kepada publik dapat memperoleh keterampilan baru dan menilai kepatuhan IIFS dengan aturan keuangan Islam.

Ini akan menciptakan iklim positif bagi Syariah investasi compliant, terutama untuk kemitraan dan usaha transaksi modal. Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan pemeringkat terkemuka telah mencantumkan "pengawasan agama" sebagai item dalam laporan mereka pada IIFS.  Namun, ini sering terbatas pada pernyataan ringkasan tentang keberadaan SSB dan kesimpulan dari laporan tahunan SSB.

 Akhirnya, salah satu dapat membayangkan kontribusi lebih artikulatif melalui adopsi Syariah indikator kepatuhan yang akan mengukur pengungkapan Syariah, pembagian keuntungan dan Zakat.  Selain itu, indeks pasar Islam dapat membuktikan penting. Satu mungkin berharap bahwa kritik saat ini tentang penggunaan akan mengurangi dengan perkembangan industri.

Metodelogi

Metode yang digunaka dalam penelitian ini adalah munggunakan Yuridis  deskriptif, Berdasarkan data yang dikumpulkan, akan dilakukan pengelompokan data dan jawaban seputar masalah penelitian berdasarkan hukum Lembaga Menawarkan Jasa keuangan Islam (IIFS) untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan Syariah mengandalkan pada pengaturan internal untuk  perusahaan. untuk membentuk badan independen agen berpengetahuan. Badan-badan ini biasanya internal untuk lembaga dan bagian dari struktur kelola. Dewan Pengawas dan unit Syariah.