Mohon tunggu...
Ebenezer Putra
Ebenezer Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya suka membaca artike

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Penelitian Hukum

1 November 2024   21:53 Diperbarui: 1 November 2024   21:58 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

5. Pendekatan Kualitatif dengan Wawancara Mendalam

Melalui wawancara dengan ahli hukum, pejabat pemerintah, atau perwakilan Lembaga internasional yang terlibat dalam kebijakan hak asasi manusia atau kesehatan, penelitian dapat menggali perspektif mengenai tantangan dan hambatan dalam menerapkan standar internasional hak asasi manusia pada vaksinasi pejabat utama.

Langkah-Langkah dalam Penelitian

  • Identifikasi Masalah: Merumuskan masalah penelitian secara spesifik terkait standar hukum internasional dan hak asasi manusia dalam vaksinasi COVID-19.
  • Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data dari sumber hukum dan regulasi, serta data empiris melalui wawancara atau survei.
  • Analisis Data: Menganalisis data yang telah diperoleh melalui metode deskriptif-analitis dan interpretasi data kualitatif.
  • Kesimpulan: Menyimpulkan hasil penelitian mengenai penerapan standar hak asasi manusia internasional dalam kebijakan vaksinasi pejabat utama.

Metode-metode ini membantu untuk memahami sejauh mana pelaksanaan vaksinasi bagi pejabat utama sesuai dengan standar hukum internasional hak asasi manusia dan implikasi-implikasinya terhadap kebijakan nasional.

Kesimpulan :

Kesimpulan dari The Approach to International Human Rights Legal Standards in Implementing the COVID-19 Vaccination for Principal Officers adalah bahwa penerapan vaksinasi COVID-19 pada pejabat utama perlu mempertimbangkan standar hukum hak asasi manusia internasional. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak kesehatan masyarakat dengan hak individu, termasuk hak atas kebebasan memilih untuk vaksinasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan vaksinasi wajib bagi pejabat utama harus didukung dengan dasar hukum yang kuat, transparansi, dan persyaratan yang masuk akal sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui internasional. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan publik secara menyeluruh sambil tetap menghormati hak dan kebebasan individu, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global.

                                      

Judul Artikel : Perspektif  Yuridis Filosofis Grasi bagi Narapidana

Nama Penulis : M Soge

Nama Jurnal : Journal of Correctional Studies (JCS)

Nomor Volume : 22

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun