Konflik antar oknum KPK dan POLRI membuka banyak rahasia yang selama ini betul-betul masih rahasia bagi kita.
Dibalik keberhasilannya mengungkap dan menindak banyak tindak pidana korupsi kelas elit, termyata oknum-oknum pimpinan KPK bisa juga menggunakan wewenangny untuk menekan, melindungi dan bahkan MEMBUNUH karier politik seseorang. Walau masih butuh pembuktian, tapi dari aksi "saling tuduh dan ungkap rahasia" dari  kedua kubu, kita tidak akan pernah memandang mereka (oknum-oknum terkait)  sama seperti sebelumnya.
Di institusi POLRI juga hal yang sama terjadi. Para perwira tinggi yang ada sekarang, mau tidak mau akan terlihat, mana yang relatif masih bersih, dan mana yang sangat kotor. Sebab dengan menjadi "lawan" KPK, mereka harus percaya bahwa seluruh "kesalahan" jajaran elit POLRI Â berpotensi terungkap dan terskpos dengan liar kepublik.
Bahkan di tubuh PDIP, Partai Pendukung utama pemerintah saat ini  kelihatan mana yang sekedar mau memanfatkan  Jokowi dan mana yang betul-betul tulus mau memperjuangkan rakyat. Semua "ruang-ruang gelap" sekitar istana seperti terbuka. Kita sudah bisa menilai para pendukung Jokowi dengan lebih jelas. Mana yang kawan sejati mana penumpang gelap dan musuh dalam selimut.
CATATAN : PENULIS Â FOKUS PADA JOKOWI. BUKAN PDIP, BUKAN KOALISI, DAN BUKAN KABINET KERJANYA.
Oknum-oknum didalam institusi KPK, POLRI, Koalisi KIH dan PDIP sudah mulai dikenal niat dan motivasinya lewat kasus "pergantian Kapolri" ini. Rakyat baru sadar bahwa pemilihan dan penetapan pejabat selama ini  bukan sepenuhnya kehendak Presiden, seandainya siapapun Presidennya. Ada kekuatan kepentingan di DPR, ada jaringan kelompok di lembaga, ada orang-orang tersandera yang dititip dan lain sebagainya. Semuanya fakta-fakta ini terbuka berlahan.
Untuk Jokowi, ini adalah keuntungan jangka panjang. Beliau tidak akan kesulitan memilih dan menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan diandalkan di sekelilingnya.
Sebuah sekenario sedang berjalan. Strategi pengamanan untuk pemerintahan Jokowi dalam jangka panjang. Ini bukan kehendak partai pendukung, ini bukan spontanitas dari Jokowi. Ini pasti pemikiran dan arahan "Jenderal Perangnya" Â yang berpengalaman dalam politik Indonesia. Tapi siapa beliau ?
