Mohon tunggu...
Eko Sudaryanto
Eko Sudaryanto Mohon Tunggu... Freelancer - Awam yang beropini

Awam yang beropini!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Satu Lagi Pernyataan Kurang Cerdas Marzuki Alie

22 Oktober 2012   06:08 Diperbarui: 24 Juni 2015   22:32 741
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

SEMARANG, E. SUDARYANTO | Sepintas, pernyataan Marzuki Alie ada benarnya juga. Namun kalau lebih dicermati, ada juga salahnya!


Seperti yang diberitakan KOMPAS.COM (Senin, 22 Oktober 2012 | 11:38 AM), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyatakan: "jika ada kader partai yang terlibat perkara hukum, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab Partai Demokrat. Kalau kader terlibat itu konsekuensi pribadi. Bukan urusan partai".


Dari sisi tanggung jawab hukum, tentu saja ada benarnya. Sejauh tidak ada indikasi atau bukti bahwa perkara hukum yang menjerat kader partai bukan merupakan "kebijakan" Partai atau "difasilitasi" oleh Partai, perkara itu akan tetap menjadi tanggung jawab pribadi kader partai yang bersangkutan.


Akan tetapi bukan berarti jika ada kader partai yang tersangkut perkara hukum, partai tempatnya bernaung bisa 100 % lepas tangan dan berkata: "itu bukan urusan partai!"


Apalagi kalau perkara hukum itu dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai anggota partai, atau anggota DPR atau jabatan di Pemerintahan yang diperoleh atas persetujuan dan/atau rekomendasi partai. Ini harus menjadi urusan partai juga!


Bentuk rasa tanggung jawab partai terhadap kadernya yang "sesat" seperti tersebut di atas, seharusnya tercermin dari tindakan partai yang lebih keras atau lebih kejam dari tindakan penegak hukum manapun, termasuk KPK!


Partai seharusnya menjadi pihak pertama yang harus tahu atau yakin, berdasarkan data dan fakta, bahwa kadernya yang diduga terjerat kasus hukum itu, bersalah atau tidak, sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan partai terhadap kader yang bersangkutan.


Mengapa harus demikian? Karena jika ada kader partai yang bermasalah dengan hukum, terbukti dapat merusak citra dan elektabilitas partai di mata publik. Sesuatu yang dapat menjungkir balikkan partai hingga terpelanting dan jatuh di jurang kehancuran tanpa dasar.


Dan dalam perkara ini, bukankah Partai Demokrat telah mengalami sendiri kejadian pahit seperti tersebut di atas? Sehingga aneh jika kader elit PD setingkat Marzukie Alie, masih bisa berucap ringan: "Itu bukan urusan partai! (ES-221012)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun