Kembali digugat oleh mitra koalisinya ( Partai Demokrat) akibat "membangkang" rencana kebijakan Pemerintahan Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, seharusnya PKS lebih berani mengambil langkah tegas untuk keluar dari koalisi.
Apalagi jika PKS benar- benar partai yang semua tindakan dan keputusannya semata-mata berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat, terutama simpatisan "akar rumputnya", seperti yang mereka kemukakan sebagai alasan menolak rencana Pemerintahan untuk menaikkan harga BBM.
Saya yakin, segenap pengurus partai dan Dewan Syuro tahu pasti, bahwa banyak kader dan simpatisan
"akar rumput" sangat setuju jika PKS keluar dari koalisi dan menjadi partai oposisi penuh, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Karena mereka merasa tetap bertahan di koalisi, membuat PKS seperti tersandera dan tidak leluasa menyuarakan aspirasi mereka, karena terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Saya justru sangat heran membaca pernyataan Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Agoes Poernomo, bahwa PKS siap dievaluasi keberadaannya dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti permohonan pengurus Partai Demokrat kepada Presiden SBY.
Menurut pendapat saya, jika pengurus DPP dan Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera mempunyai harga diri dan nyali, justru seharusnya PKS sendiri yang berinisiatif mengevaluasi diri, apakah PKS masih perlu bertahan dalam koalisi atau keluar. Bukan sebaliknya!!!
Adanya anggapan, bahwa pengambilan kebijakan dalam koalisi tidak demokratis, juga merupakan alasan tepat bagi PKS untuk mengevaluasi keberadaannya dalam koalisi.Seperti yang dituturkan Agoes Poernomo:
"Kami menilai, cara mengambil kebijakan dalam koalisi sekarang itu tidak demokratis. Kami hanya diberi tahu, terus disuruh menerima dan manut saja. Begitu ada yang beda pendapat, langsung dihukum. Cara seperti ini perlu dievaluasi juga." (kompas.com, senin 2 April 2012)
Langkah "maju mundur" PKS dalam kaitannya dengan koalisi, justru dapat ditafsirkan publik sebagai sikap enggan PKS untuk keluar dari koalisi, karena ada kepentingan lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya....! (E. Sudaryanto - 03/04/2012)
