[caption id="attachment_167915" align="aligncenter" width="460" caption="foto detikcom"][/caption] Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa jelang kenaikan harga BBM per 1 April 2012 mendatang, mungkin merupakan cermin "kegalauan" dan kekhawatiran pemerintah, atas kemungkinan berkembang aksi massa menjadi upaya "kudeta" terhadap Presiden SBY. Dari sudut pandang Pemerintah dan Presiden SBY, "kegalauan" dan kekhawatiran tersebut di atas sangat wajar, melihat semakin masifnya gerakan massa dan mahasiswa yang memprotes rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Aksi yang belakangan ini cenderung semakin "brutal",serta berujung bentrok dengan polisi yang mengawal aksi. Situasi "kacau" dalam aksi demonstrasi anarkis seperti itulah yang menurut Pemerintah Presiden SBY dan Partai Demokrat, berpotensi untuk ditunggangi pihak-pihak tertentu yang ingin "melengserkan" SBY secara inkonstitusional. Namun sangat tidak wajar jika Pemerintah bereaksi terlalu berlebihan, dengan melibatkan TNI secara vulgar dalam mengamankan aksi demonstrasi. Karena "menakut-nakuti" massa yang sedang emosional dengan pengerahan personil TNI, justru dapat memicu kemarahan massa, yang pada titik tertentu akan meledak dan sulit untuk dikendalikan. Nah, jika ini yang terjadi, dan benar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi massa untuk melengserkan SBY, bukankah ini sama saja dengan membantu mereka mewujudkan keinginannya dengan lebih cepat? (E. Sudaryanto-27/03/2012)
