[caption id="attachment_212204" align="aligncenter" width="318" caption="Ilustrasi/ Admin (shutterstock)"][/caption]
Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie, yang menganggap kritikan publik terhadap kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri tidak adil, justru menunjukkan ketidak pahaman beliau tentang keinginanan sebenarnya publik terkait persoalan tersebut.
Meskipun sudah banyak pembenahan dilakukan, tak menyurutkan kritikan publik terhadap kegiatan ini. Mengapa? Karena publik tidak hanya melihat masalah kunker anggota DPR ke luar negeri hanya dari segi pembiayaan. Tetapi juga dari segi kebutuhan dan urgensi atau "kemendesakkan".
Meskipun kunker terkait legislasi tetap diperlukan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan publik atau UU. Namun jika mereka sedikit bijaksana dan kreatif, masih banyak cara efektif untuk mendapatkan referensi tersebut tanpa jauh-jauh pergi ke luar negeri.
Tehnologi komunikasi dan internet sudah sangat canggih, sehingga membuat dunia ini seolah-olah hanya selebar "daun kelor". Apapun info yang kita perlukan, sebagian besar dapat kita peroleh tanpa harus beranjak dari sisi meja.
Seorang teroris sekalipun pun kini tak perlu jauh-jauh pergi ke Afganistan hanya untuk belajar merakit bom! Mereka dapat tetap berada di rumah persembunyiannya, dan mendapatkan pelajaran praktis dari tutor atau sang mentor yang berada jauh entah dimana.
Minta bantuan dari personel di Kedubes Indonesia di negara yang bersangkutan, untuk melakukan riset, juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan referensi yang diperlukan untuk memperluas wawasan para pembuat UU atau kebijaksanaan publik.
Kalau masih kurang, bukankah cukup hanya mengutus maksimal dua orang anggota dewan yang paling kompeten untuk mengamati dan melakukan riset langsung di negera yang hendak dijadikan patron? Mengapa harus beramai-ramai dan membawa para istri/suami/saudara yang tidak berkepentingan dengan kegiatan tersebut?
Jika pak Marzuki Alie dan anggota dewan lainnya belum pernah mencoba ketiga cara alternatif untuk mendapatkan referensi tersebut di atas, bahkan memikirkannya saja tidak pernah, apakah cerdas jika beliau menyatakan publik tidak adil karena terus menerus mengkritik mereka?
Sebagai penutup saya ingatkan kepada pak Marzuki Alie dkk, bahwa modal utama pembuatan UU atau kebijaksanaan publik yang baik adalah, pemahaman yang luas dan mendalam tentang inti permasalahan di tempat UU atau kebijaksanaan publik itu akan diterapkan dan diberlakukan. Referensi dari luar negeri hanyalah sebuah penunjang, yang harus mereka peroleh dengan cara yang paling efektif dan efisien! (E. SUDARYANTO, KOMPASIANA - 13092012)
Referensi Berita:
Marzuki: Kritikan soal Kunjungan Kerja DPR Tidak Adil (Kompas.com, 13/09/2012)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H