SEMARANG, E. SUDARYANTO | Bisa dipahami kegeraman para anggota Komisi VII DPR atas ketidak hadiran Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, yang sudah dua kali tidak menghadiri panggilan DPR.
Namun di sisi lain, anggota DPR juga harus memahami, bahwa memanggil pejabat negara tidak dapat dilakukan semaunya, tanpa melakukan koordinasi dengan pejabat yang bersangkutan. Apalagi jika pemanggilan dilakukan layaknya polisi yang memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan! Atau lebih kasar lagi, layaknya majikan memanggil pembantunya, yang tidak diperkenankan mengajukan alasan apapun!
Lebih jauh lagi, ketidak hadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri ESDM Jero Wacik dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR kamarin, seharusnya juga dijadikan momen yang tepat untuk bercermin, apakah selama ini para anggota dewan yang terhormat itu, selalu memperlakukan "tamu" yang diundang secara terhormat pula? Sehingga dengan suka hati mereka memenuhi undangan untuk bertemu mitra kerjanya di DPR.
Banyak contoh kejadian perlakuan buruk para anggota DPR terhadap pejabat mitra kerjanya yang mereka undang untuk mengklarifikasi atau membicarakan suatu persoalan. Bahkan beberaoa diantaranya menjadi tontonan publik karena sempat terekam kamera wartawan.
Kejadian terakhir adalah perlakuan tidak menyenangkan terhadap Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo yang sudah diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk memberikan sambutan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (23/10/2012) kemarin.
Beberapa anggota dewan lebih memilih untuk berdebat dan berebut melakukan interupsi, yang membuat acara sudang seriuh kegiatan lelang di pasar ikan! Tak menghiraukan sang Menteri yang terdiam kebingungan di mimbar!
Pertanyaannya adalah: "apakah para anggota dewan yang terhormat itu masih sempat memikirkan hal-hal semacam ini, serta mau memperbaiki diri untuk memperlakukan pejabat negara atau tamu yang diundang dengan lebih baik dan terhormat?" (ES-251012)
