Kartu Identitas Pengendara (Management Practice)

Mendiang Guru Besar Perminyakan yang terakhir mendapat kerhormatan menjadi Wakil Menteri Enerdi Sumber Daya Mineral (ESDM), Profesor Widjajono  Partowidagdo Ph. D. dalam salah satu paparan kuliah di hadapan mahasiswa menyebutkan bahwa Indonesia ini ‘not poor country but poorly management’.

Kutipan Beliau yang dituturkan oleh koleganya yang berasal dari Jepang saat itu sengaja menjadi pembuka tulisan ini sekaligus menggambarkan masalah kartu inafis. Peluncuran e-KTP dan produk digital yang menjadi referensi penduduk yang menurut hemat saya menunjukkan ‘tata kelola’ sesaat. Padahal seperti yang saya lakukan tidak harus melakukan studi banding ke luar negeri.

[caption id="attachment_184624" align="alignleft" width="240" caption="Gbr 1. Sim Swiss, tampak depan (dok. pribadi)"][/caption]

Kalau merujukpada jati diri seorang penduduk yang diperkaya dengan kepemilikan kendaraan, rekening dan lain, hal ini nampak menjadi akal bulus pihak penyelenggara administrasi mulai dari perumus kebijakan, penentu hingga pelaksana kebijakan.

[caption id="attachment_184626" align="alignright" width="270" caption="Gbr 2. Sim Indonesia, tampak depan (dok. pribadi)"]

1335523332881022767

[/caption]

[caption id="attachment_184627" align="alignleft" width="270" caption="Gbr 3. Sim Belakang Swiss (atas) Indonesia (bawah)"]

1335523979463011054

[/caption]

Minggu kedua bulan ini saya menerima kunjungan seorang teman dari Switzerland yang melakukan perjalanan selama sembilan bulan sebelum tiba di tanah air. Dalam satu kesempatan, kami saling bertukar memperlihatkan ‘driving license’. Saya tertegun melihat SIM yang dimiliki teman saya tersebut, selain sarat dengan informasi soal driving skill, juga hanya diterbitkan satu untuk beberapa jenis kendaraan (lihat gambar kiri). Bandingkan dengan SIM yang dimiliki penduduk di negeri tercinta ini (lihat gambar kanan).

Kalau melihat dan membandingkan dua contoh surat ijin mengemudi di atas, banyak hal yang harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara layanan publik di tanah air. Namun, apakah serius penyelenggara layanan publik mau belajar lebih baik atau kapasitas belajar mereka yang terbatas akibat misalnya dibayangi politik anggaran instansi. Saya tidak ingin mengupas perbedaan komponen kedua contoh SIM di sini, mungkin di lain waktu yang lebih tepat, lebih nyaman, dan lebih santai.

Sampai saat ini ibu pertiwi memang masih harus bersusah hati.