Abstrak
Perdebatan tentang apa itu arti dan standar kemiskinan terus terjadi hingga sekarang. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan sering menjadi komoditas politik baik bagi kubu berkuasa maupun oposisi. Pro-kontra tentang siapa itu orang miskin, standar kemiskinan, dan peran pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan terus menjadi perdebatan. Makalah ini mencoba untuk mendefinisikan angka kemiskinan, membandingkan antar standar kemiskinan, dan menganalisis peran negara dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Kata kunci : definisi orang miskin; standar kemiskinan; peran negara
Pendahuluan
Dalam pidato pelantikan Presidennya, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan (2009-2014). Salah satu agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.
Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini.[1]
Untuk mengurangi angka kemiskinan, SBY menerapkan program-program populis seperti BLT, Jamkesnas, PNPM Mandiri, dan raskin[2]. Secara garis besar, program-program ini merupakan program yang bersifat short-run dan hanya memiliki multiplier effect yang rendah karena hanya dapat mereduksi gejala kemiskinan sesaat. Padahal, masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak semudah seperti memutar telapak tangan.
Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan di Indonesia harus mendapatkan perhatian ekstra serius dari pemerintah. Hal ini cukup penting mengingat konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap warga negaranya, terutama orang miskin.[3]
Sebelum menangani masalah kemiskinan, hal yang penting untuk diketahui adalah bagaimana mengenal dan menentukan (measure) standar kemiskinan. Banyak standar kemiskinan yang ada seperti Versi BPS, World Bank, PBB (MDG'S), dan Schiller (1989). Hal ini sangat penting karena tanpa mengetahui karakteristik kemiskinan, kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan kemiskinan.
Dalam makalah ini penulis mencoba untuk mengulas tentang potret kemiskinan di Indonesia, pro-kontra mengenai standar kemiskinan, serta menganalisis peran negara dalam menanggulangi kemiskinan selama ini.
Tujuan
