Carut-Marut Kebijakan BBM

Carut-Marut Kebijakan BBM

Oleh Dzulfian Syafrian[1]

Tidak ada perubahan yang spesial dan signifikan pada penyusunan RAPBN 2013. Salah satu pos anggaran yang menarik untuk dikritisi adalah subsidi BBM. Anggaran untuk subsidi BBM tahun 2013 yang seharusnya dikurangi, justru ditambah oleh Pemerintah. Subsidi BBM pada RAPBN 2013 dianggarkan sebesar Rp.193,8 triliun atau naik sekitar Rp.56,4 triliun dibanding APBN-P 2012 yang hanya sebesar Rp.137,4 triliun. Pemerintah menambah alokasi subsidi BBM ini lantaran konsumsi BBM masyarakat terus meningkat. Menurut data Pertamina per 30 Agustus 2012, konsumsi premium sudah mencapai 18,44 juta kilo liter (KL) dari kuota 16,18 juta KL atau kelebihan 14%. Konsumsi solar juga telah lebih 10% dari kuota yaitu sebesar 10,06 juta KL dari kuota sebesar 9,13 juta KL.

Konsekuensi dari meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi adalah peningkatan pula anggaran Pemerintah untuk subsidi BBM. Tercatat selama semester I tahun 2012, realisasi subsidi BBM sudah melebihi angka Rp.88,9 triliun atau sekitar 64,7% dari pagu APBN-P tahun 2012. Berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah memprediksikan bahwa subsidi BBM pada tahun 2012 bisa menembus Rp.216,8 triliun atau sekitar 157,8% dari pagu APBN-P 2012.

Besaran subsidi BBM ini juga menyandera APBN kita. Jika subsidi BBM dapat dikurangi, akan ada sedikit tambahan ruang gerak bagi APBN untuk mendanai pembangunan yang dapat mendorong aktivitas perekonomian. Pada RAPBN 2013, subsidi BBM memakan porsi sekitar 11,7% dari total belanja negara senilai Rp.1.657,9 triliun. Hal ini sangatlah tidak sehat terlebih jika harga minyak dunia merangkak naik. Setiap kenaikan ICP 1 USD per barel maka akan terjadi penambahan subsidi BBM sebanyak Rp. 2 triliun. Jika hal ini terjadi, APBN kita bisa jebol. Jebol karena digunakan untuk menambal besarnya subsidi BBM yang seharusnya dapat digunakan untuk membuat pos-pos penting pembangunan seperti bandara/pelabuhan, memperbaiki jalan, atau meningkatkan elektrifikasi.

Pengurangan Subsidi BBM

Setidaknya ada dua alasan kenapa Pemerintah harus mengurangi subsidi BBM. Pertama, lebih baik sebagian anggaran subsidi BBM dialihkan untuk sektor yang lebih produktif. Sekitar 80% belanja negara hanya habis untuk belanja yang bersifat wajib/rutin dimana sekitar 45,3% digunakan hanya untuk subsidi energi (BBM dan Listrik) serta belanja pegawai. Hal ini membuat APBN kita tidak dapat berbuat banyak untuk mendongkrak aktivitas-aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Salah satu aktivitas yang dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Laporan Global Competitiveness Index (GCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) 2012 menyebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Indonesia adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Bahkan, WEF menilai kualitas infrastruktur Indonesia lebih buruk dibandingkan kualitas institusi (birokrasi).

Sayangnya, keberpihakan Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pada RAPBN 2013 masih kalah dibandingkan subsidi BBM. Anggaran infrastruktur pada RAPBN 2013 hanya sebesar Rp.188,4 triliun. Padahal, andai Pemerintah berani merelokasi sebagian dana dari subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur maka aktivitas ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat.

Kedua, sebagian besar penikmat subsidi BBM adalah golongan mampu. Kebijakan subsidi BBM sejatinya adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Menurut data Susenas BPS, sekitar 77% subsidi BBM hanya dinikmati oleh 25% orang terkaya di Indonesia, sedangkan 25% orang termiskin hanya menikmati sekitar 15% subsidi BBM. Hal ini wajar karena hampir 50% subsidi BBM itu dinikmati oleh 10% orang terkaya di Indonesia, sedangkan 10% rakyat termiskin hanya menikmati 2% subsidi BBM. Dengan kata lain, lebih dari 90% subsidi BBM bukan dinikmati oleh golongan orang termiskin.

Dimensi Politik

Tidak dipungkiri bahwa isu terkait BBM adalah salah satu isu paling seksi dalam politik Indonesia. hampir setiap ada isu kenaikan harga BBM, drama atau dagelan politik selalu terjadi di DPR. Setiap Pemerintah berencana menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM, partai oposisi pasti akan menolak mentah-mentah wacana Pemerintah tersebut. Hal ini wajar karena isu ini dapat digunakan oleh pihak oposisi untuk menyerang Pemerintah dengan isu tidak pro-rakyat, liberal, dll. Bahkan, kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya berasal dari partai oposisi tetapi juga partai-partai yang berkoalisi dengan Pemerintah, seperti yang terjadi pada akhir Maret 2012 lalu.

Tidak ada yang salah atas kritik yang dilontarkan oleh kubu oposisi terhadap wacanan kenaikan BBM. Kritik dari kubu oposisi dalam sistem demokrasi adalah lumrah dan baik untuk menghindari praktek abuse of power Pemerintah. Namun, kritik ini menjadi kontraproduktif ketika hanya mempertimbangkan aspek politik saja dan mengenyampingkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, Pemerintah pun punya andil dalam carut-marut kebijakan BBM ini. Setiap terjadi kenaikan harga BBM maka Pemerintah akan meredamnya dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Walaupun secara teoritis kebijakan transfer payment seperti BLT ini sudah tepat untuk meredam shock saat terjadi kenaikan BBM,namun kebijakan ini juga dijadikan sebagai ajang money politics penguasa untuk mencari simpati masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Motif politik inilah yang kemudian menjadi alasan lain kenapa kubu oposisi terus melancarkan penolakan terhadap wacanan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM.

Selain itu, carut-marut kebijakan BBM semakin diperparah karena distrust masyarakat terhadap Pemerintahan SBY. Permasalahan integritas antara perkataan dan perbuatan, kasus korupsiyang melibatkan kader-kader Partai Demokrat, dan berbagai kasus korupsi lainnya adalah beberapa hal yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan SBY jilid II semakin tergerus.

Sulit memang mencari jalan keluar dari carut-marut kebijakan BBM di republik ini. Di sinilah dibutuhkan kepemimpinan (leadership) dan keberanian yang kuat dari seorang Presiden untuk mengurangi subsidi BBM, walaupun tidak populis di mata rakyat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah SBY berani mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM yang pasti akan merusak citra dirinya?Jujur saya ragu.

[1] Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Pengajar di FEUI