Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Dalam pidato pelantikan Presiden kemarin, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Salah satu agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini.

Selain kemiskinan, angka pengangguran juga masih cukup besar. Pada tahun 2004, angka pengangguran sebesar 10,2 juta (9,8%), kemudian terus meningkat menjadi 10,8 juta (10,3%) pada tahun 2005 dan 11,1 juta (10,4%) pada tahun 2006. Serupa dengan fenomena kemiskinan, angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2009 ini, angka pengangguran masih sebesar 9,2 juta (8,1%).

Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran ini, SBY harus menerapkan program-program pro rakyat yang lebih bersifat sistematis dan berkelanjutan. Program-program populis seperti BLT, Jamkesnas, dan raskin, harus diganti dengan program-program yang lebih mendidik.

Di sisi lain, program-program seperti PNPM mandiri, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Program-program seperti ini akan menyebabkan multiplier effect yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat.

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak semudah seperti memutar telapak tangan. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, kebijakan yang lebih bersifat struktural, sistematis, dan berkelanjutan harus menjadi paradigma kabinet SBY periode 2009-2014. Muara semua ini jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Selamat bekerja!

[1] Mahasiswa Ilmu Ekonomi, FEUI, Staf Kajian Strategis BEM FEUI, Koordinator Grup Diskusi UI, Aktivis HMI.