Dilema Rodrigo Duterte dalam Memberangus Narkoba di Filipina

Tulisan ini saya muat di Semarak.news

Bismillahirrahmanirrahim

Semenjak Rodrigo Duterte terpilih, malam di Filipina kian mencekam. Para “petrus Filipina” menjadi hantu malam dan berkeliaran memburu pecandu narkoba.

Polisi yang dipersenjatai pun tak ragu menodongkan moncong pistol kepada siapapun yang terendus berhubungan dengan barang haram ini. Banyak pihak yang pro dengan sikap dinginnya dalam memberantas narkoba. Namun kontras dengan massa berlabel pendukung HAM yang mengamandemen nama presidennya, Rodrigo si Algojo.

Layaknya seorang pemimpin, pasti ia mencita-citakan yang terbaik untuk apa yang dipimpinya, dalam konteks ini adalah Filipina. Meski agak sangar, itulah gaya Duterte yang tak mau kalah dengan para diktaktor Perang Dunia I. Presiden ke-16 Filipina ini pun masih konsisten dan berani membuktikan apa yang dikampanyekan, yaitu memberangus narkoba dari Filipina.

Pendukung Kebijakan Duterte

Implementasi program pengurangan narkoba mengalami pasang-surut. Tetapi dilihat dari anteseden (politik) Duterte yang kurang dominan, maka banyak faktor yang perlu diperhatikan.

Biaya. Geografi Filipina notabene adalah kepulauan. Memiliki luas 300.000 kilometer persegi atau setara dengan 2,3 kali luas Pulau Jawa sehingga memerlukan anggaran APBN Filipina yang tidak sedikit dalam pelaksanaan operasi. Memang (GDP) Filipina mencapai $ 311,69 juta (2015) yang disokong dari hasil tangkap ikan, minyak bumi, gas alam, pajak, pariwisata, dsb.

Perlu disadari bahwa GDP Filipina berada 19 peringkat di bawah Indonesia, namun Filipina juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain sebagai dana operasi.

Dasar hukum. Hukum yang berlaku di Filipina tidak jauh dengan di Indonesia, hanya saja ada sistem peradilan menggunakan halauan anglo saxon. Filipina pun tidak menggunakan undang-undang subversif. Pada situasi darurat, polisi berhak menembak para pengedar atau pengguna narkoba dengan pengecualian, mereka melawan.

Namun masih banyak media menyampaikan bahwa mereka yang bersalah akan langsung ditembak. Padahal, faktanya banyak yang mengangkat tangan dan menyerah. Hanya mereka yang memiliki nayali lebih untuk melontarkan timah panas atas senjata ilegal atau rakitan yang mereka pegang.

Intelijen. National Intelligence Coordinating Agency—NICA (Pambansang Sangay para sa Pagsasamang Kaalaman) atau BIN-nya Filipina memiliki tendensi sebagai penyedia informasi. Umumnya, NICA sebagai anak yang patuh kepada ayah, maka ia akan menjalankan perintah untuk menyelidiki siapa gembong narkoba yang ada.

Selanjutnya nama-nama tersebut disetor kepada Duterte untuk ditindak lanjuti. Terlepas apakah aparat berseragam biru (polisi) atau pun para penembak bayaran (mungkin anggota NICA) yang dikerahkan sebagai “tukang jagal”, itu urusan belakang.

Metode pemberantasan narkoba ini cukup apik dengan bungkus sadisme. Terdapat pula paradoks yang beranggapan bahwa Filipina meng-copy-paste­ jurus penembak misterius “Petrus” di Indonesia sebagai shock theraphy. Tercatat 3600 manusia yang pernah mencicipi barang haram itu meregang nyawa di ujung laras. Jisim-jisim mereka mengeluarkan darah dan luka dibiarkan menganga. Karena banyak masyarakat yang mulai gentar dengan “hantu malam”, barulah keesokan harinya badan tak bernyawa itu dibersihkan.

Keuntungan bagi Indonesia

Mengutip pernyataan dari pimpinan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Drs. Budi Waseso, bahwa terdapat 600 jenis narkoba baru di dunia ini. Tetapi bari 128 jenis narkoba yang terakomodasi undang-undang Republik Indonesia. Hal ini mengingat keterbatasan alat laboratorium dan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Menguapnya pengedar narkoba di negeri Tagalog, sedikit menghambat peredaran narkoba Internasional. Perlu disoroti, Filipina salah satu merupakan pintu masuk narkoba dari Tiongkok ke Indonesia. Matinya gembong narkoba bisa dikatakan menjadi nikmat untuk Indonesia karena sedikit-banyak gerbang narkoba di Filipina semakin susah untuk dilalui sebelum sampai ke Nusantara.

Bahkan Kepala BNN pun mengatakan apabila bisa menjiplak Duterte, ia pun akan melakukan hal yang sama, “lebih baik membunuh satu orang dari pada merusak bangsa.” Perlu diketahui, sikap si Aljogo begitu garang dan sangar secara psikologis bisa dipaparkan dengan jelas.

Seorang pemimpin yang sudah berjanji untuk suatu hal akan malu jika ucapannya tidak terbukti. Tidak ada wibawanya. Lebih dari itu, Duterte sudah mem-bunglon dengan sikap tegas, jika sikap mlempem yang disajikan, maka ia bisa dianggap munafik.

Bumerang bagi Filipina

Meski kebijakan pemberantasan narkoba di negeri Lumbung Padi ini terbilang sukses, Filipina perlu stay alert terhadap bahaya yang sewaktu-waktu bangun dan berbalik menggerogoti diri sendiri.

Kudeta. Walaupun Duterte memiliki keinginan seperti Tan Malaka, “merdeka 100%” yang diimplementasikan dengan usaha menolak bantuan asing dan berdikari dengan usaha sendiri. Sehingga proses peng-nol-an narkoba yang sadis ditempuh dan dirasa ampuh untuk saat ini. Keberhasilan tersebut justru memupuk rasa dendam dan mempioniri kelompok anti Duterti untuk membelot. Banyak jenis oraganisasi yang bisa disandang, paling sering adalah organisasi pendukung HAM.

Lantas bagaimana dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF)? Mungkin terdengar tidak ada relevansinya. Kendati demikian tetap ada kesamaan antara MILF dengan kelompok anti kebijakan Duterte–kebencian. Mereka bisa membuat suatu koalisi untuk membentuk kelompok baru guna melakukan kudeta baik dalam bentuk agresi, dsb.

Kerja sama bisa dilakukan dan apabila mereka menang, mereka akan berpisah. Hal ini didasarkan pada orientasi politik yang berbeda, MILF ingin merdeka dari Filipina dan kelompok anti Duterte ingin melanggengkan “bisnis”.

Negara boneka. Pada milenium ke-2 ini jenis ancaman semakin beragam. Perang asimetrislah yang patut diwaspadai. Kebijakan Duterte bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara lain. Kaitannya adalah sebagai pengalih perhatian. Dunia internasional saat ini dan secara kasat mata menyorot Filipina dari sudut pandang HAM dan pemberantasan narkoba. Alhasil banyak pihak yang lengah dan tidak memperhatikan sisi “gelap” yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, misalnya niat untuk menguasai SDA.

Sehingga disimpulkan, apapun yang menjadi kebijakan Duterte sebagai presiden Filipina adalah sebuah hak prerogatif. Namun perlu disadari bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bisa ditempatkan di wilayah strategis yang tidak mengakibatkan snow ball effect.

Seperti seekor capung yang terperangkap di jaring laba-laba, satu gerakan mampu menggetarkan seluruh jaring dan mengundang si pemilik jaring untuk datang. Capung di sini adalah Filipina yang perlu berhati-hati dalam menentukan langkah pasti dan bukan suatu dilema.