Masih terkait dengan debat capres dan cawpres yang diprakarsai KPU yang sudah terselenggara untuk sesi pertama, menyimak dan sedikit membahas apa yang disampaikan oleh kedua pasang kandidat pada segmen kelima yang menyoal langkah-langkah yang diambil dalam “menghadapi tantang terkait dengan tidak seiring sejalannya kebijakan pusat dan daerah serta sering terjadinya tumpang tindih peraturan”.
Yang disampaikan oleh kubu Prabowo – Hatta lebih berupa konseptual yang masih butuh penjabaran lebih konkrit akan langkah-langkah yang akan ditempuh, seperti penentuan sasaran dan objectivitas dalam menyelesaikan masalah di daerah seperti masalah pangan, lalu keamanan, energi dan seterusnya. Menggiring opini publik dan pendekatan terhadap masyarakat supaya mendukung kinerja pemerintah. Dengan opini publik, diharapkan akan membantu pemerintah untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan untuk rakyatnya. Dari Pak Hatta menambahkan mengenai organisasi yang berorientasi kepada publik, sistem rekrutmen yang akuntabel, lembaga pelayanan publik yang melayani dengan baik, bisa dicapai dengan reformasi birokrasi dengan baik. Birokrasi yang gemuk, akan membuat kebijakan secara bertele-tele. Sementara, akuntabilitas menjadi hal yang penting dan pilihan untuk tidak membiarkan terjadinya korupsi sebagai hal yang penting pula.
Sedangkan yang disampaikan oleh kubu Jokowi – JK lebih memberikan gambaran yang konkrit akan langkah-langkah yang bisa diambil dalam menyikapi tantang tersebut. Karena gambarannya lebih konkrit, membuat kita lebih mudah memberikan penilaian tanpa perlu meraba-raba dan memikirkan lebih jauh. Pak Joko Widodo memaparkan tentang politik anggaran, karena hampir 85% APBD itu berasal dari pusat. Dengan reward dan punishment dalam politik anggaran, kebijakan pusat bisa dijalankan daerah dengan sejalan dan seiring. Terkait peraturan yang tumpang tindih, Jokowi menyebutkan pentingnya satu pintu dalam menerbitkan aturan, misalnya melalui Setneg. Dengan satu pintu, keluarnnya akan kelihatan dan seiring dan sejalan dengan pemerintah pusat. Terkait kualitas birokrasi, Jokowi sangat optimistis bisa membenahi organisasi birokrasi. Kalau semua sistem dilakukan, setiap saat pemerintah pusat bisa memonitor perkembangan di setiap daerah dengan gampang. "Tinggal pencet tombol ini, semuanya bisa dilakukan," ujar Jokowi sembari menekankan pentingnya sikap optimistis. Pak JK menambahkan, tugas pemimpin adalah membuat semuanya berjalan dengan baik. JK menyebutkan bahwa tanggung jawab pemimpin sebagai hal yang penting. Di sisi lain, JK menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah terdesentralisasi.
Dari yang disampaikan oleh kubu Jokowi – JK, terdapat ketidaksinkronan antara paparan Pak Jokowi dan tambahan dari Pak JK... kalau semua kebijakan melalui satu pintu, yaitu setneg... bukankah itu artinya kita kembali kepada sistem sentralisasi yang dijalankan oleh Orde Baru dibawah kepemimpinan Pak Harto...? sedangkan Pak JK menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah terdesentralisasi. Dan juga mengenai politik anggaran dengan sistem reward dan punishment, akan lebih membuka peluang untuk adanya lobi-lobi dan deal-deal anggaran.
Mungkin konseptual dari kubu Prabowo – Hatta itu bisa lebih dijabarkan dan dikembangkan, seperti misalnya dengan perampingan birokrasi dan rekuitment yang akuntable, kerjasama antara pusat dan daerah lebih bisah terjalin. Karena Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang didukung dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Perbaikan sistem dan persyaratan peserta pilkada juga perlu dilakukan, karena persyaratan yang dikeluarkan oleh Depdagri itu terlalu simpel dan umum. Alangkah lebih baiknya bila calon-calon kepala daerah itu selain memiliki dukungan masyarakat dan partai politik serta memiliki dana, mereka juga harus memiliki rasa nasionalisme, menguasai wawasan nusantara, UUD 45 dan juga undang-undang otonomi daerah, sehingga nantinya akan lebih memahami mana porsi daerah dan mana porsi pusat, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Selain itu, akan baik bila dilakukan peningkatan perimbangan anggaran, sehingga akan tercapai win-win solution antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun ada juga langkah-langkah yang ditawarkan oleh kubu Jokowi – JK yang bagus untuk dijalankan, yaitu mengenai pemanfaatan tekhnologi untuk mempermudah dan sistem pelayanan dan komunikasi antara pusat dan daerah.
