Mohon tunggu...
Sucahyo AdiSwasono@PTS_team
Sucahyo AdiSwasono@PTS_team Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bakul Es :
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pegiat Komunitas Penegak Tatanan Seimbang (PTS); Call Center: 0856 172 7474

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kegagalan Total Pemerintah dalam Mitigasi Krisis Pangan

6 Oktober 2023   06:47 Diperbarui: 7 Oktober 2023   05:36 513
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Penduduk sekitar sudah merasakan dampak dari kerusakan iklim akibat pembukaan lahan untuk food estate. Banjir, erosi, hingga gangguan kesehatan akibat karhutla (kebakaran hutan dan lahan) sudah  dirasakan oleh mereka. Selain itu, masyarakat adat setempat juga kehilangan sumber pekerjaan dan pangan yang selama ini telah menghidupi mereka. 

Akan ada sekitar 3 juta hektar hutan dan lahan yang bernasib sama dengan Kabupaten Gunung Mas apabila proyek ini dilanjutkan. Akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menderita akibat bencana atas hilangnya hutan dan lahan. 

Beberapa akitivis lingkungan hidup, Greenpeace perwakilan Indonesia misalnya, Syahrul Fitra, menyatakan agar Pemerintah menghentikan pembukaan hutan dan lahan untuk proyek food estate karena akan membawa dampak buruk bagi penduduk dan masyarakat adat setempat. Proyek food estate juga belum memberikan hasil yang baik, hanya ada kehancuran lingkungan dan krisis iklim yang semakin parah.  

Saatnya pemerintah Indonesia memberikan solusi nyata untuk ketahanan pangan tanpa mengorbankan masyarakat dan sumber kehidupannya. (www.koran.tempo.co)

Ke depan, dengan kerusakan keseimbangan dunia yang semakin parah, maka produksi pangan dunia  akan semakin menurun, ancaman berbagai bencana semakin marak, baik bencana alam maupun bencana akibat konflik antar manusia (peperangan) dan semua bencana selalu berimplikasi pada kondisi krisis pangan. 

Kegagalan kebijakan pemerintah dalam memitigasi krisis pangan harus dibayar mahal oleh bangsa ini ke depan. Oleh karenanya,

  • Perbaikan keseimbangan alam dan
  • Keseimbangan sosial-ekonomi

harus menjadi program prioritas sebagai wujud dari pertaubatan bangsa ini kepada Sang Khalik. Kemandirian/ketahanan pangan harus menjadi kebijakan utama bangsa ke depan.

Itulah pondasi ekonomi bangsa yang sebenarnya dari suatu negara agraris, Indonesia Nusantara. 

Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia_Nusantara .... 

*****

Kota Malang, Oktober di hari keenam, Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun