Departemen Abu-Abu

Kami mulai dengan terminologi departemen. Sisi lain bisa pula bersinonim dengan fakultas. Bergantung pada kontekstual gramatikalnya, bila disinkronkan antara das sein dan das sollennya. Yach, memang seharusnya begitu, ketika kita ingin mendapatkan sebuah konsekuensi logis, kongruen.

Lho, memang ini mau bicara apa? Bahas apa? Dalam dimensi yang mana? Di frekuensi real, kan?  Sudah barang tentu! Untuk apa menyoal suatu hal pada dimensi lain nan beda, memangnya kurang kerjaan apa? 

Ini tentang isu, sebut saja minyak goreng. Belum basi buat bahan bicara, masih hangat buat kata berbincang, menjadi buah bibir yang berlabelkan trending topic. Sebab, hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat kebanyakan, pasti cukup lama rentang waktu durasinya untuk segera sirna. Saban hari selalu membayang di pelupuk mata. Begitu menyeruak ke permukaan atmosfer kebutuhan hidup yang acapkali disebut pokok di  antara pokok-pokok yang ada, maka segudang tanya bersimbah penasaran dalam keanehan pun membombardir dari khalayak. Dan segera butuh kepastian jawaban. Kenapa? Lantaran imbasnya bertemu dengan kosa kata langka, buntutnya melambunglah harga yang berkait dengan kemampuan memperolehnya dan berapa harus dikeluarkan isi kocek dan dompet para kaum hawa. Dan, ini adalah bagian dari rutinitas yang digeluti saban hari oleh para kaum hawa dalam kaitannya dengan hidangan bagi rumah tangganya. Jelas bikin pusing tujuh kelliling ...

Departemen yang mengatur tata kelola di ranah ini, sudah barang tentu tak boleh berposisi Kura-Kura dalam Perahu dan tak boleh diam begitu saja, apalagi berlagak kesulitan memberikan jawaban pertanyaan publik, "Kenapa hal  ini bisa terjadi?" Negeri yang sangat melimpah ruah akan bahan bakunya. Bukankah negeri ini berpredikat sebagai subur kang sarwa tinandur? Kategori pengekspor 10 besar Dunia, lagi! Karenanya, amat disayangkan bila terjadi kelangkaan, sulit didapatkan, dan kalaupun mau mendapatkannya, harganya telah meroket. Aneh bin ajaib juga, ya?  

Kemudian, di tayangan sebuah media massa, sang komandan koordinator departemen, begitu naifnya berpidato, "Saya sudah tahu ini ulah siapa. Yang menimbun maupun yang bermain-main dengan hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat kebanyakan", begitu dalam pidatonya. Lho, bila memang demikian, kenapa tak segera dilakukan tindakan agar persoalan menjadi terurai dan berakhir? Karena, bisa menjadi bahan lawakan, di negeri yang sumber daya alamnya sangat mumpuni dalam menyediakan bahan baku barang tersebut, koq barang produksinya menjadi langka, dan harganya pun membumbung tinggi? Ini sudah kategori tak masuk di akal bin nalar waras. 

Kalaupun pada suatu ketika telah tercokok para oknum yang bermain-main dengan barang dimaksud hanya demi keuntungan dan memperkaya diri di atas derita masyarakat kebanyakan, maka bertanyalah kita tentunya, "Pertanggungjawaban sang komandan koordinator departemen ini, dikemanakan, ya?" Lebih-lebih sudah dinyatakan sebagai pembantu sang kepala negara dalam menopang kelancaran kinerja sang kepala negara melalui kebijaksanaannya. Jikalau sudah begini, bagaimana? Langka dan meroketnya harga barang, adalah akibat dimainkannya barang dengan cara diekspor ke mancanegara oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dari kewajiban tupoksi-nya. Maka, tidaklah keliru bila mereka itu dijuluk sebagai Raja Tega. Sementara, departemen yang membawahi tata kelola barang produksi itu, adalah sebuah Departemen Abu-Abu yang serba GJ, alias gak jelas ... 

Sekian dan matur nuwun. Salam Satu Bangsa Indonesia_Nusantara, Salam PANCASILA ... 

Kota Malang, Mei, Dua ribu dua puluh dua, 

"Saat kami harus bicara apa adanya, maka biarkanlah dan jangan halangi kami bicara, sebab fakta realita memang begitu, tak lagi sebagai rahasia  ..."