Dua ahli yang berkontribusi pada teori dan analisis korupsi adalah Jack Bologna dan Robert Klitgaard. Berikut adalah ringkasan biodata mereka:
Robert KlitgaardRobert Klitgaard adalah seorang ahli ekonomi dan politik yang terkenal dengan teori CDMA, yang berarti kontrol, monopoli, dan tanggung jawab. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki banyak kekuasaan (directionary), monopoli kekuatan (monopoly), dan tidak ada pertanggungjawaban atau pengawasan, korupsi dapat dihindari dengan mengurangi kekuasaan yang dimiliki seseorang.
Di Indonesia, kasus korupsi masih menjadi masalah besar yang berdampak negatif pada banyak hal.
Berbagai faktor berkontribusi pada korupsi di Indonesia, termasuk:
1. Faktor struktural: Struktur oligarki yang dikuasai oleh elit lama, desentralisasi yang memungkinkan aktor dan modus baru korupsi, dan kualitas regulasi untuk usaha.
2. Faktor sejarah: Struktur oligarki yang dikuasai oleh elit lama, serta kelemahan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor internal individu: Sifat selalu merasa kurang, moral lemah, penghasilan kurang mencukupi, dan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi
Pendekatan Klitgaard dan Bologna sangat penting untuk memahami penyebab korupsi karena membantu mengidentifikasi komponen struktural dan psikologis yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan korupsi. Untuk melakukan pencegahan yang lebih baik, Kita harus mengidentifikasi sumber masalah.
Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa alasan untuk korupsi, seperti:
1. Kebutuhan hidup yang mendesak dan penghasilan yang tidak mencukupi, yang mendorong seseorang untuk mencari uang secara ilegal.
2. Regulasi yang buruk dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan korupsi.
3. Budaya masyarakat yang memungkinkan korupsi, seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan dan kurang sadar diri korban korupsi.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi korupsi adalah sebagai berikut:
1. Menata ulang dan meningkatkan transparansi dan pengawasan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kekuatan perangkat yang mendukung pencegahan korupsi, seperti pendidikan dan sosialisasi.
3. Meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi kelemahan dan peluang korupsi.
4. Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pengendalian manajerial.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan pentingnya pencegahan dan penanganan korupsi, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Sumber:
https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=24316
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html
ile:///C:/Users/Dell/Downloads/admin-dinasti,+JMPIS+VOL+2+ISS+2,+FABIANUS.pdf
