Disebuah negara yang berdaulat, tentu saja alokasi sangat diperlukan. Alokasi adalah pembagian atau penjatahan nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat dana alokasi umum yang mencakup daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagai dana pembangunan. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN termasuk kedalam alokasi umum karena APBN merupakan pengaturan anggaran untuk pembangunan di Indonesia. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum ditentukan setiap tahun berdasarkan keputusan Presiden.
Anggaran dana APBN untuk pembangunan disetiap Kabupaten atau Kota dan Provinsi berbeda-beda dan diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah. Namun, Bagaimana jika pemotongan anggaran APBN berdampak pada pembangunan Indonesia? Kapoksi fraksi Gerindra di banggar DPR RI menegaskan “pemotongan yang dilakukan pemerintah melalui Inpres No 8 Tahun 2016 akan memberikan dampak negatif terhadap kementrian/lembaga yang cenderung bersinggungan langsung dengan rakyat” ujarnya. Bila anggaran dana APBN dipotong maka pembangunan di Indonesia akan berdampak pada kemajuan Indonesia. Bila pendapatan negara berkurang dan pengeluaran banyak, maka perekonomian indonesia mengalamai defisit anggaran.
Oleh karena itu, harus di pikirkan bahwa dampak yang di timbulkan dari pemotongan anggaran APBN itu bisa berdampak pada ekonomi rakyat. Apabila anggaran dana di potong maka sedikit mengurangi biaya pemerintah tetapi berefek pada ekonomi rakyat karena dengan berkurangnya dana maka pemerintah akan lebih banyak meningkatkan biaya di pelayanan sosial yang harus dibayar rakyat. Seperti di bidang kesehatan, salah satu contohnya yaitu Iuran BPJS yang dinaikkan, apabila jaminan sosial dinaikan maka masyarakat yang kurang mampu pun akan terbeban membayar iuran BPJS setiap bulan. Contoh lain seperti Sri Mulyani melakukan perombakan APBN perubahan 2016 dengan melakukan pemotongan sebesar Rp133 triliun. Ketua DPR Ade Komarudin meyakini pembahasan APBN 2017 sesuai jadwal. Ade mengatakan karena sifatnya darurat, DPR akan segera membahas Anggaran APBN. Ade mengatakan “ini akan langsung kita bahas. Karena itu emergency. Emergency, yang harus juga kita hadapi secara emergency juga. Sudah tahu kan Rp133 triliun? Yang kita pikirkan sekarang dampaknya kepada masyarakat, pasti dengan pemotongan itu, beberapa program pembangunan akan pasti di potong. Dulu Rp50 triliun saja sudah pada menjerit. Pasti ada dampak. Itu kan pilihan yang tidak enak semua” ujarnya.
Dapat kita simpulkan bahwa pemotongan anggaran APBN 2016 bisa berdampak pada perekonomian indonesia dan juga kepada masyarakatnya. Maka dari itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut APBN dan hajat hidup orang banyak harus dipikirkan dengan matang, Agar tidak merugikan orang lain maupun pemerintah yang terkait.
Sumber/Daftar Pustaka
Nama : Dwita Aprilia Tiffani
Kelas : A (Indralaya)
NIM : 07031281621179
