Problematika Toleransi Beragama Ponpes Al Zaytun dalam Pandangan Islam dan Negara Kesatuan

PROBLEMATIKA TOLERANSI BERAGAMA PONPES AL ZAYTUN DALAM
PANDANGAN ISLAM DAN NEGARA KESATUAN

Dwi Rahayu 33030200001
Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Salatiga
dwira2801@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang diakui oleh negara terdiri dari enam, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di Indonesia, agama berperan penting sebagai panduan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pentingnya adanya toleransi khususnya toleransi beragama untuk negara seperti Indonesia yang mengakui beberapa agama tidak hanya satu, dimana toleransi beragama ialah saling menghargai di antara umat beragama. Tetapi konsep menghargai itu ada Batasan toleransi antar umat beragama: tidak mempertaruhkan keyakinan, tidak menebar kebencian terhadap oang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dimana sesuai ketentuan yang ada Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Kata Kunci : Toleransi Beragama, Islam, Negara Kesatuan

Abstrack
Indonesia is a country recognized by six states, namely Islam, Protestant Christianity,
Catholic Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism. In Indonesia, religion plays an
important role as a guide for people in living their lives. The importance of tolerance, especially
religious tolerance, is for a country like Indonesia which recognizes several religions, not just
one, where religious tolerance is mutual respect between religious communities. But the
concept of respect has limits to tolerance between religious communities: not risking one's
beliefs, not spreading hatred towards others, not forcing one's will on others. Where according
to existing provisions, everyone is free to embrace their own religion and to worship according
to their religion and beliefs.
Keywords : Religious Tolerance, Islam, Unitary State

PENDAHULUAN
Konsep toleransi sangat di butuhkan oleh suatu negara khususnya negara seperti
Indonesia yang mempunyai beragam budaya dan agama. Toleransi beragama mempunyai arti
sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk
melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang
diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari
keluarganya sekalipun. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan
kerukunan umat beragama. Tetapi toleransi khususnya dalam beragam harus mempunyai
Batasan Batasan agar tidak disalah gunakan oleh oknum untuk membuat aliran baru yang bisa
mengancam kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di
Pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu Jawa Barat yang menjadi sorotan karena beberapa
tindakannya yang dianggap meleihi implementasi dari bentuk toleransi beragama. Semakin
banyak orang yang memiliki sikap toleran, semakin baik bagi negara ini, karena konflik dapat
dikurangi dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan damai.
Tapi toleransi itu harus dalam bentuk atau Tindakan yang tidak melebihi batas atau
aturan yang ada dan untuk menjaga negara dari gerakan gerakan yang melawan prinsip negara
Indonesia. Inilah mengapa sangat penting untuk menerapkan sikap toleransi yang benar
sekarang, karena akan sangat membantu dalam kehidupan kita di masa depan. Isu pendirian
negara Islam ini sering kali dilekatkan pada salah satu pondok pesantren modern yaitu Ma‟had
Al-Zaytun. Beberapa Tindakan yang dianggap melebihi batas toleransi beragama yaitu tanpa
mencampur adukan satu agama dengan agama lain. Dengan ini peneliti ingin mengkaji lebih
dalam lagi terkait hal tersebut yaitu bagaimana konsep dan batasan toleransi menurut
pandangan islam dan negara kesatuan Indonesia.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya, sesuatu yang dicari dalam penelitian ini
tidak lain benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan
tertentu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka,
yang dinamakan penelitia normative Atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber lain peneliti
mengambil dari fakta fakta perkara dari media pemberitaan dan pendapat para pakar agama
dan hukum di media pemberitaan yang tentuanya peneliti analisis lagi sesuai hukum dan
peratura terkait agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

TOLERANSI BERAGAMA MENURUT ISLAM

Dalam agama Islam yang menjadi landasan toleransi beragama terdapat dalam surat al-
Kafirun yang artinya :
Artinya Katakanlah : "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang
kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah
menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah
Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (surat Al- Kafirun
ayat 1-6).”1
Dikandungan surat Al-Kafirun itu para ahli telah mencoba menarik beberapa garis
hukum diantaranya adalah (1) tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memeluk agama lain atau
meninggalkan ajaranya agamnya dan (2) setiap orang berhak untuk beribadat menurut
ketentuan ajaran agamanya masing-masing.2 Maka berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa
agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata kehidupan manusia. Di dalam kehidupan
masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara
pemeluk agama dan antara penganut kepercayaan yang berbeda sehingga toleransi beragama
dapat diterapkan dan kerukunan umat beragama dapat terwujud dengan baik.
Dalam kaitannya dengan Islam, maka istilah toleransi ini disebut dengan tasamuh,
walaupun pada dasarnya tidak semata-mata selaras dengan makna dari kata toleransi tersebut,
karena tasamuh berisi tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang
yang melakukan tasamuh dalam pandangan Islam disebut sebagai mutasamihin, yang
bermakna “penerima, menawarkan, pemurah dan pemaaf sebagai tuan rumah kepada
tamunya”. Secara realitas, mereka yang melakukan tindakan tasamuh ini tidaklah sepatutnya
menerima saja yang akan menekan batasan hak serta kewajibannya sendiri. Dengan kata lain,
tindakan atau perilaku tasamuh dalam kehidupan beragama memiliki makna untuk tidak saling
1 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1989,
hlm. 1112.
2 Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama (TafsirAl-quran Tematik), Jakarta : Departemen A
gama,2008, hlm. 83-86
4
melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan
(aqidah).
Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam
keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-
berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu‟amalah (interaksi sosial), sehingga
adanya batas-batas Bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi
dari toleransi tersebut di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta
menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa
terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya.

TOLERANSI BERAGAMA MENURUT NEGARA KESATUAN

Dengan menerapkan sikap toleransi bertujuan mewujudkan sebuah persatuan diantara
sesama manusia dan warga negara Indonesia khususnya tanpa mempermasalahkan latar
belakang agamanya, persatuan yang dilandasi oleh toleransi yang benar maka persatuan itu
sudah mewujudkan sebenarnya dari persatuan itu sendiri. Tujuan dari toleransi beragama
seperti persatuan seperti yang digambarkan dalam semboyan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu “Bhineka Tunggal Ika”yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu
jua. Makna dari semboyan tersebut adalah meskipun Indonesia dihadapkan dengan berbagai
perbedaan dalam berbagai hal, salah satunya yaitu agama, tetapi tetap bersatu padu adalah
tujuan utama toleransi. Kehadiran agama-agama besar mempengaruhi perkembangan
kehidupan bangsa Indonesia dan menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia, walaupun
kemajemukan itu mengandung potensi konflik, namun sikap toleransi diantara pemeluk
berbagai agama besar benar-benar merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bangsa
Indonesia.3
bangsa Indonesia. Antara masyarakat, negara, dan pemerintahan masing-masing
memiliki peranan yang penting dalam kontribusinya membangun perdamaian. Masing-masing
tak dapat dipisah dan berjalan sendiri-sendiri karena antara masyarakat, negara, dan
pemerintahan saling memiliki keterkaitan. Negara berdiri karena adanya masyarakat yang
kemudian di dalamnya terdapat pemerintahan yang mengaturnya.
3 Djohan Effendi, “Dialog antar Agama, bisakah melahirkan kerukunan?”, Agama dan Tantangan Zaman,
(Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.169.
5
Islam adalah agama yang diyakini kebenarannya bagi umat Islam, sedangkan Pancasila
adalah dasar negara Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ajaran
agama Islam tidak ada pertentangannya dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu jika ada
yang membenturkan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama Islam berarti sebuah bentuk dari
perbuatan pengingkaran terhadap sila-sila Pancasila. Perdebatan antara Islam dan Pancasila
harus diakhiri. Jika terjadi perbedaan pendapat, itu sesungguhnya karena kurangnya
pengetahuan tentang ajaran Islam dan Pancasila.
Inti masalah sesungguhnya bahwa perselisihan atau konflik antar agama adalah terletak
pada ketidak-percayaan dan adanya saling curiga. Masyarakat agama saling menuduh satu
sama lain sebagai yang tidak toleran, dan keduanya menghadapi tantangan konsep-konsep
toleransi agama. Tanpa harus mempunyai kemauan untuk saling mendengarkan satu sama lain.
Inilah sah satu satu sebab terjadinya ketidakharmonisan umat beragama di Indonesia.4 Tetapi
sikap toleransi yang sebaliknya pun bisa menjadikan masalah karena mencampur adukan
agama yang ada. Dimana konsep toleransi beragama yang sebernyanya yaitu menghargai
hadirnya suatu agama dan umatnya saling menghormati tanpa ikut melakukan apa yang
dilakukan agama lain juga. Panikkar dan Budhy Munawar Rachman masing-masing
menyebutkan istilah plura- lisme dan paralelisme. Sikap teologis para-lelisme bisa
terekspresikan dalam macam- macam rumusan, misalnya: “agama-agama lain adalah jalan
yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama”; “agama-agama lain berbicara
secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah”; atau “setiap agama
mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.5

PRAKTIK TOLERASI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN AL ZAYTUN

Dasar negara didukung oleh NU, PSII, Muhammadiyah, dan Persatuan Umat Islam
(PUI). Ini adalah agama (Islam) dan menentang konsep sekularisme negara. Di sisi lain,
kelompok nasionalis tidak ingin agama menjadi dasar negara. Dasar negara harus dipikirkan
secara netral dan sekuler. Hasil konsensus yang dituangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
akan menentukan kemunculannya (Arief, 2021). Karena sebagian besar perbuatan yang
dilarang dalam KUHP juga dilarang menurut agama, seperti pembunuhan, penyerangan,
pencurian, penipuan, pemerkosaan, dan lain-lain, pengertian delik agama yang pertama sangat
4 Siti Khurotin, Skripsi Pelaksanaan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural dalam membina toleransi
Beragama Siswa di SMA “Selamat Pagi Indonesia” Batu, (Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim, 2010) hlm. 43.
5 Flood, Beyond Phenomenology: Rethinking The Study of Religion, 87.
6
jelas dalam KUHP, terutama dalam Pasal 156a, yang menyatakan bahwa melakukan penodaan
agama diancam dengan pidana penjara paling lama lima tah. yang pada dasarnya membenci,
menyalahgunakan, atau menodai agama Indonesia. B). Menurut Ade Risna Sari et al., Konflik
Az-Zaitun Islam bertujuan untuk mencegah masyarakat menganut agama apa pun yang tidak
didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Supanto, 2020).
Peneliti mengklaim bahwa kasus Panji Gumilang memiliki beberapa kesamaan dengan
kasus Ahok, mantan gubernur Jakarta. “Jadi jangan percaya sama orang ya?” kata Ahaok saat
menyambutnya. Bapa dan ibu tidak bisa memilih saya, kan? berpura-pura menggunakan surat
Al-Maidah 51 dalam berbagai cara. Tuan, itu hak Anda. Tidak masalah jika Anda merasa tidak
dapat dipilih atau takut akan dibodohi (Wahyuni, 2014). Pada tanggal 11 Oktober 2016, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat dan sikap keberagamaan Majelis Ulama
Indonesia yang mengkategorikan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama sebagai:
Menghina Al-Quran diketahui, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi sorotan tajam
karena diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Bentuk penyimpangan tersebut, antara
lain dibolehkannya perempuan menjadi katib, serta ucapan Panji Gumilang yang menyebut Al
Quran bukan firman Tuhan dan menghina ulama yang sah konsekuensi. Sebab, berbohong
terhadap ulama yang mengemukakan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan
menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat
Islam. Ahok menilai Surat Al-Maidah adalah alat untuk menipu umat atau masyarakat atau
Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dengan anggapan tersebut, menurut
pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51. Majelis
hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait pemilihan gubernur. Menurut
hakim, hal tersebut mempunyai makna negatif dalam putusannya. Majelis hakim menyatakan
kesalahan Ahok adalah mengutarakan pendapatnya tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51
di muka umum yang dianggap menghina atau menghujat agama Islam yakni Al-Qur'an. 39;an
dan Ulama. Mengeluarkan pendapat dianggap melawan hukum karena perbuatan tersebut
dilarang oleh Pasal 156a KUHP (Kementerian Hukum dan HAM, 2018).
Kemiripan kasus Ahok dan Panji Gumilang adalah sama-sama mendapat Fatwa dari
MUI sehingga menimbulkan geger di masyarakat. Bedanya, perkataan Panji Gumilang tidak
berkaitan dengan unsur politik, perkataan Panji Gumilang dilakukan dalam konteks yang lebih
privat, Panji Gumilang adalah pimpinan pesantren yang mempunyai kompetensi lebih tepat
dibandingkan Ahok, dan diksi yang digunakan ada dalilnya meski menurut MUI menyimpang.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa kasus Panji Gumilag yang berkaitan
dengan sabda Al-Qur'an yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, baris-baris salat, gaya azan, dan
lain sebagainya, lebih sulit dikenai tindak pidana penodaan agam dibandingkan kasus Ahok.

PENUTUP

KESIMPULAN
Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam
keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-
berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu‟amalah (interaksi sosial), sehingga
adanya batas-batas Bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi
dari toleransi tersebut di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta
menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa
terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya.
Seperti diketahui, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi sorotan tajam karena diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Bentuk penyimpangan tersebut, antara lain
dibolehkannya perempuan menjadi katib, serta ucapan Panji Gumilang yang menyebut Al
Quran bukan firman Tuhan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
konflik yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun yang menimbulkan kegaduhan di
masyarakat sejalan dengan teori konflik sosial modern yang menyatakan bahwa konflik tidak
hanya disebabkan oleh oleh faktor ekonomi tetapi karena perbedaan keyakinan dan budaya.
Peneliti berharap konflik ini dapat bersifat konstruktif dengan cara menegosiasikan hal-hal
yang dapat memecah belah bangsa. Secara normatif peneliti berpendapat bahwa perbuatan
Panji Gumilang terkait ucapan bahwa Al-Quran adalah kalam nabi, perbedaan tata cara shalat,
tata cara adzan, dan sebagainya lebih sulit dibuktikan dan dipenuhi.

SARAN

Penulis beharap hasil penulisan jurnal ini bermanfaat bagi para pembaca.Selain itu,
penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu penulis
berharap saran dari pembaca, agar dalam pembuatan dan penulisan jurnal yang selanjutnya
lebih baik dan lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Flood, Gavin. Beyond Phenomenology: Rethinking The Study of Religion. London:
Bloomsbury Academic, 2013.
Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008, hlm. 1538.
Siti Khurotin, Skripsi Pelaksanaan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural dalam
membina toleransi Beragama Siswa di SMA “Selamat Pagi Indonesia” Batu, (Malang:
Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).
H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang,
1989).
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen
Agama, 1989, hlm. 1112.
Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-quran Tematik), Jakarta
:Departemen Agama,2008.
Djohan Effendi, “Dialog antar Agama, bisakah melahirkan kerukunan?”, Agama dan
Tantangan Zaman, (Jakarta: LP3ES, 1985).
Ajie Ramdan. (2018). Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta
Pertanggungjawab1an Pidananya Di Indonesia Aspek Konstitusi Penodaan Agama Dan
Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia.Jurnal Konstitusi, Jil. 15 (3), 1–26.