Dalam beberapa hari terakhir, dua momen besar dalam kehidupan bangsa Indonesia telah berlalu: Peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2024 dan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Peristiwa ini membawa berbagai dinamika sosial-politik yang menjadi sorotan publik. Pilkada, dengan segala hiruk-pikuknya, menghasilkan suka cita bagi yang menang dan meninggalkan lara bagi yang kalah. Namun, di balik euforia politik tersebut, ada satu refleksi penting yang patut direnungkan: bagaimana dunia pendidikan berinteraksi dan memengaruhi dinamika kekuasaan.
Prof. Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum., seorang Guru Besar di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), dalam sebuah diskusi bertajuk “Akademisi Memiliki Kekuasaan Lewat Keilmuannya,” menyampaikan pandangan yang tajam. Menurutnya, akademisi sesungguhnya memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan penguasa formal seperti Bupati atau Gubernur. “Pengetahuan adalah senjata yang paling berbahaya. Bahkan penguasa takut pada pengetahuan, karena ia memiliki kekuatan untuk merubah pola pikir masyarakat,” ujarnya. Akademisi memiliki ruang untuk mengekspresikan ide, kritik, dan solusi melalui media massa, riset ilmiah, hingga publikasi jurnal akademik.
Akademisi Sebagai Pilar Demokrasi
Dalam konteks demokrasi, pendidikan memiliki peran yang strategis. Akademisi tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk opini publik melalui penelitian dan tulisan-tulisannya. Sebagai pencetak intelektual dan pemikir kritis, akademisi menjadi tulang punggung dalam menciptakan iklim pemerintahan yang sehat. Hal ini mencakup pemberian masukan yang berbasis data, kritik yang konstruktif, serta dorongan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Namun, kekuatan pengetahuan tidak hanya berhenti di ruang akademik. Akademisi juga memiliki tanggung jawab untuk menyentuh ranah pendidikan dasar dan menengah. Dalam diskusi tersebut, Prof. Pageh menekankan perlunya pendekatan holistik, melibatkan guru sekolah dasar, menengah, hingga dosen perguruan tinggi dalam mendidik generasi muda menjadi pemilih yang cerdas dan bermoral. Hanya melalui pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan, masyarakat dapat diajak untuk menjunjung tinggi etika demokrasi, menolak praktik politik uang, dan memilih berdasarkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan golongan.
Krisis Karakter dalam Politik
Salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi kita saat ini adalah krisis karakter di kalangan pemilih maupun pemimpin. Banyaknya kasus politik uang, manipulasi suara, dan janji-janji palsu adalah cerminan rendahnya integritas demokrasi kita. Pendidikan memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Sekolah dan universitas harus menjadi ruang di mana nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang etis diajarkan dan diterapkan.
Akademisi harus terus mengampanyekan pentingnya etika politik melalui riset dan publikasi. Pendidikan karakter yang dimulai sejak dini akan menciptakan masyarakat yang matang secara moral dan intelektual. Dalam jangka panjang, ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan berkomitmen pada kepentingan bangsa.
Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat dalam satu atau dua dekade mendatang. Saat ini, yang kita tanam adalah benih-benih kesadaran kritis di kalangan generasi muda. Harapannya, 20 hingga 25 tahun ke depan, akan lahir pemilih-pemilih cerdas yang memilih berdasarkan visi besar untuk kemajuan Indonesia, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok.
