Peran Pemerintah dalam Ekonomi Liberal

Liberalisme merupakan suatu ideologi terkemuka saat ini. Ideologi ini menekankan kebebasan individu, keadilan, hak asasi manusia, dan terbatasnya peran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini telah diterapkan dalam kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di mana pemerintah hanya ditugaskan sebagai pengawas bukan penggerak. Karena masyarakat lah yang akan membentuk suatu sistem dalam kehidupan.

Ideologi liberal dalam ekonomi berangkat dari konsep tenaga kerja dan pertukaran. Selain, itu ideologi ini juga berangkat dari konsep penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal dalam memproduksi barang-barang yang berdaya tahan lama. Para ekonom liberal percaya bahwa perekonomian sangat bermanfaat bagi semua orang. Bahkan, masyarakat dapat berkembang seiring dengan peningkatan standar kehidupan. Para ekonom juga berpendapat bahwa keinginan masyarakat lebih penting daripada keinginan individu dalam membuat keputusan. Mereka juga percaya bahwa kesempatan yang sama dimiliki oleh semua orang. Serta memperhatikan struktur masyarakat sipil. Sehingga struktur masyarakat yang akan menggerakkan sistem perekonomian.

Liberalisme bisa dijelaskan dalam perspektif ekonomi politik internasional. Di mana fokus liberalisme adalah individu, rumah tangga, dan perusahaan swasta. Sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah dalam liberalisme. Hubungan ekonomi dalam liberalisme bersifat harmonis, serta mendamaikan kepentingan. Sehingga dalam hubungan ekonomi dan politik, kebijakan ekonomi membentuk struktur politik masyarakat.

Liberalisme ekonomi dijabarkan lagi ke dalam sistem kapitalisme. Di mana kedua prinsip tersebut menekankan kebebasan dalam perekonomian. Liberalisme ekonomi menjadi popular pada tahun 1800an. Di mana pada saat itu terjadi Revolusi Industri di Inggris. Dalam fenomena tersebut, terjadi perubahan drastis dalam produksi, teknologi, dan organisasi ekonomi. Sehingga fokus ekonomi berpindah dari pertanian ke industri. Dalam kondisi tersebut perekonomian adalah permainan positif-sum. Di mana setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan. Namun, dalam perekonomian ini terdapat kemungkinan untuk memperluas wilayah, tidak hanya memperebutkan bagaimana pembagiannya. Sehingga dalam perekonomian ini ditekankan pada keuntungan absolut. Di mana setiap negara perlu untuk melakukan spesialisasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Perkembangan liberalisme terus terjadi. Muncul pemikir-pemikir yang mengembangkan ide dasar liberalisme, salah satunya Adam Smith. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776), Smith menguraikan prinsip-prinsip dasar ekonomi liberal yang menjadi dasar dari liberalisme ekonomi. Di dalam buku tersebut disajikan visi komprehensif ekonomi liberal yang ditekankan pada pentingnya pasar bebas, divisi kerja, perdagangan internasional, dan terbatasnya peran pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di mana individu yang mengejar kepentingan diri akan membawa manfaat umum bagi masyarakat.

Tidak hanya Adam Smith, Thomas Malthus juga mengembangkan doktrin ekonomi laisse-faire. Malthus meramalkan bahwa jumlah penduduk akan melebihi persediaan pangan dunia. Sehingga masyarakat harus membatasi kelahiran anak, serta tidak ada bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan populasi yang berlebihan akan berdampak buruk bagi perekonomian suatu masyarakat. Karena akan menciptakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya. David Ricardo juga menyumbangkan pemikirannya yang disebut "hukum upah besi" yang menjelaskan hubungan antara upah dan peningkatan populasi. Di mana masyarakat akan mempunyai banyak anak jika memiliki perekonomian yang kuat. Peningkatan tenaga kerja di kemudian hari akan menurunkan upah, sehingga dapat meningkatkan pengangguran. David Ricardo juga menekankan peran pemerintah dalam membantu masyarakat miskin. Di mana tidak ada bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin.

Penjelasan-penjelasan di atas menjelaskan minimnya peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal. Namun, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengarahkan pergerakan sistem perekonomian. Peran tersebut antara lain menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas, dan menyediakan layanan publik yang diperlukan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal.

• Menjaga Kestabilan Makroekonomi : Pemerintah dapat menjaga kestabilan makroekonominya melalui kebijakan moneter dan fiskal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan suku bunga, mengatur kebijakan anggaran, dan mengendalikan pertumbuhan uang. Sehingga pemerintah dapat menjaga keseluruhan ekonominya, termasuk mengendalikan tingkat inflasi, mengendalikan tingkat pengangguran, dan menjaga keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sangat penting dilakukan pemerintah di kondisi pasar bebas saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga komoditas barang domestik.
• Penyedia Infrastruktur : Infrastruktur yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas, mempermudah perdagangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur tersebut meliputi jalan raya, Pelabuhan, bandara, dan sistem komunikasi. Infrastruktur-infrastruktur tersebut sangat penting bagi kelancaran pasar bebas saat ini.
• Perlindungan Konsumen : Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa pasar beroperasi dengan adil dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain memastikan keselamatan produk, menerapkan standar kualitas, dan menegakkan hukum perlindungan konsumen.
• Regulasi Pasar : Meskipun prinsip ekonomi liberal mengedepankan kebebasan pasar, pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar untuk mencegah monopoli atau praktik bisnis yang merugikan. Regulasi dapat berupa pengawasan antitrust, penegakan hukum persaingan yang sehat, dan pembatasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis.
• Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan : Pendidikan yang baik dan pelatihan keterampilan merupakan suatu hal yang diperlukan bagi ternaga kerja. Hal tersebut diperlukan tenaga kerja agar dapat bersaing dalam pasar kerja global saat ini. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab dan peran pemerintah. Di mana pemerintah wajib menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal tersebut dapat berbentuk pendidikan formal, pelatihan teknis, dan program-program pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
• Perlindungan Lingkungan : Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan alam dari dampak negatif kegiatan ekonomi, seperti polusi udara dan air, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi lingkungan, insentif pajak, dan promosi teknologi ramah lingkungan.

Swedia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal. Swedia merupakan negara Skandinavia yang juga tergabung dalam Uni Eropa. Walaupun memiliki sistem ekonomi liberal, Pemerintah Swedia tetap memiliki kontrol yang kuat, terutama di bidang sosial. Pemerintah Swedia menarik pajak yang tinggi dari masyarakat sesuai dengan penghasilan dan pekerjaan masing-masing. Pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan melalui program bantuan dan program sosial kesehatan. Masyarakat Swedia secara sukarela membayar pajak yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan yang dibangun oleh pemerintahannya sehingga masyarakat menganggap pemerintah adalah bagian dari mereka.

Program Pemerintah Swedia tergabung dalam welfare state. Di mana negara berperan dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat implementasi sistem ekonomi liberal. Program yang diciptakan antara lain jaminan kesehatan, dana pengangguran, dana kesehatan anak, dan dana pensiun. Program-program tersebut mendorong Swedia menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia. Walaupun Swedia menerapkan sistem ekonomi liberal, tetapi pemerintahnya tetap memiliki peran dalam menyejahterakan warganya.

Peran pemerintah dalam ekonomi liberal lebih terbatas. Namun, keberadaannya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator dan pengawas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebebasan pasar tidak disalahgunakan, serta menjaga kepentingan umum masyarakat.