Opini. Oleh: Dr. Dwi Mariyono, S.Ag., M.Pd
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia yang memainkan peran vital dalam menentukan arah pembangunan negara. Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya sekadar proses politik, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, untuk memastikan Pilkada berjalan efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan peninjauan kritis terhadap peraturan, pelaksanaan, dan tujuannya.
Peraturan yang mengatur Pilkada adalah fondasi dari sistem pemilihan yang adil dan transparan. Di Indonesia, kerangka hukum yang ada telah mengalami berbagai revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang Pilkada berupaya menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara jujur dan adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya partisipasi pemilih masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia dapat mengoptimalkan peraturan Pilkada untuk mendukung demokrasi yang sehat.
Pelaksanaan Pilkada juga memegang peranan penting dalam menilai keberhasilan pemilu ini. Persiapan yang matang, termasuk logistik, pengawasan, dan pelatihan petugas pemilu, merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap tahap Pilkada berjalan lancar. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada masih diwarnai oleh berbagai hambatan, seperti infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil, serta tantangan dalam mengamankan pemilu di wilayah-wilayah yang rentan konflik. Oleh karena itu, inovasi dalam teknologi pemilu dan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.
Tujuan dari Pilkada, pada akhirnya, adalah untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, terlalu sering tujuan ini terhalang oleh kepentingan politik jangka pendek dan kurangnya visi jangka panjang dari para kandidat. Pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap agenda politik yang diusung oleh calon kepala daerah, di mana kebijakan yang pro-lingkungan, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Pilkada berperan sebagai platform bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial, tetapi juga komitmen terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Calon kepala daerah yang memiliki visi jangka panjang untuk mempromosikan pembangunan hijau dan inklusif seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemilih. Ini menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berdampak positif bagi masa depan.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam Pilkada sering kali berkaitan dengan isu-isu seperti polarisasi politik dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini dapat merusak proses demokrasi dan menggagalkan upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Pilkada menjadi alat yang efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong inklusivitas dalam setiap aspek pembangunan.
Partisipasi publik juga merupakan elemen krusial dalam keberhasilan Pilkada. Tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat, Pilkada kehilangan esensinya sebagai sarana demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam kampanye dan pemilihan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pemilih, terutama di era digital ini.
Pilkada yang berhasil juga harus diukur dari sejauh mana hasil pemilihan tersebut berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang jujur dan adil cenderung memiliki legitimasi yang kuat, yang pada gilirannya dapat mendorong stabilitas dan kelancaran pemerintahan. Stabilitas ini adalah prasyarat untuk melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan kerjasama lintas sektor.
Penting juga untuk melihat Pilkada sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Pilkada harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari Pilkada selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan. Pilkada dapat menjadi sarana untuk memanfaatkan potensi ini, dengan memilih pemimpin yang berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan keadilan sosial. Ini hanya dapat dicapai jika pemilih diberdayakan untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan komprehensif.
