BPDPKS : Jembatan Menuju Net Zero Emission dan Penerimaan Negara Lebih Hijau!

Pendahuluan 

Sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana hasil pungutan dari industri kelapa sawit, yang bertujuan mendukung pengembangan dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit. 

BPDPKS memainkan peran penting dalam membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan penerimaan negara. Artikel ini akan membahas bagaimana BPDPKS berkontribusi dalam mencapai target NZE melalui berbagai inisiatif dan dampaknya terhadap ekonomi serta lingkungan. 

Sinergi Antar Sektor dalam Mencapai Target NZE 

Sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai target NZE. Dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan sumber daya nasional dan 43,2 persen dengan bantuan internasional. 

Seperti yang dilansir dari www.infosawit.com  (2023), BPDPKS berperan sebagai jembatan antara berbagai pemangku kepentingan dengan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi.

 Salah satu contoh sinergi ini terlihat dalam kolaborasi antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan lembaga penelitian untuk mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk mengurangi emisi karbon dari proses produksi kelapa sawit, yang dikenal sebagai salah satu penyumbang utama deforestasi dan emisi gas rumah kaca di Indonesia. 

BPDPKS juga berkontribusi dengan memberikan pendanaan untuk proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan lebih dari Rp 4 triliun yang dikelola oleh BPDPKS, dana ini dialokasikan untuk riset dan pengembangan teknologi baru yang dapat membantu mencapai NZE, seperti teknologi pemantauan emisi dan pengelolaan limbah. 

Dengan dukungan dana tersebut, berbagai inisiatif seperti penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Inovasi Limbah menjadi Energi 

Salah satu langkah inovatif yang diambil oleh BPDPKS adalah mendukung proyek pengolahan limbah kelapa sawit menjadi pupuk dan energi terbarukan. Berdasarkan laporan dari www.sawitindonesia.com (2024), perusahaan seperti PT GMM telah berhasil mengolah limbah menjadi produk yang bernilai tambah, seperti pupuk organik dan energi terbarukan. Proses ini tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga mengurangi pencemaran yang dihasilkan dari limbah yang tidak terkelola dengan baik. 

Data menunjukkan bahwa pengolahan limbah dari industri kelapa sawit dapat mengurangi emisi karbon hingga 60% dan menghasilkan sekitar 100.000 ton pupuk organik per tahun. 

Ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada petani yang dapat menggunakan pupuk ini untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya, BPDPKS berkontribusi pada pengurangan emisi sekaligus mendorong ekonomi lokal. 

Pemanfaatan Bioenergi Berbasis Sawit 

BPDPKS juga mendukung pemanfaatan bioenergi berbasis sawit sebagai sumber energi alternatif. Dalam artikel dari www.gimni.org  (2022), dijelaskan bahwa bioenergi yang dihasilkan dari kelapa sawit dapat menggantikan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Bioenergi dari kelapa sawit, seperti biodiesel, berpotensi menggantikan hingga 30 juta ton setara minyak bumi, yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Salah satu program utama yang diimplementasikan adalah penggunaan B30 , yaitu campuran biodiesel yang mengandung 30% biodiesel dan 70% solar. Meskipun B30  memberikan manfaat dalam pengurangan emisi, tantangan dalam implementasinya tetap ada. 

Beberapa isu yang muncul meliputi kestabilan kualitas bahan baku biodiesel, perubahan sifat fisik bahan bakar, dan dampak terhadap performa mesin. Misalnya, penggunaan  B30 dapat mempengaruhi performa mesin pada kendaraan dan alat berat jika tidak diimbangi dengan pengawasan kualitas yang ketat. 

Dengan adanya dukungan dari BPDPKS, proyek-proyek pengembangan bioenergi ini semakin banyak dilakukan, di mana diharapkan bisa mencapai 10% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2030. 

Ini akan membantu Indonesia dalam memenuhi komitmen internasionalnya dalam mengurangi emisi karbon dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. 

Transformasi Energi dan Penerimaan Negara 

Sebagai bagian dari transformasi energi, BPDPKS berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui pajak dan retribusi dari proyek-proyek yang dibiayainya. Menurut  www.gapki.id  (2024), setiap proyek yang berhasil meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di sektor kelapa sawit dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan negara. 

Proyek-proyek yang didanai oleh BPDPKS tidak hanya meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan retribusi hingga 10-15%. 

Dengan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. 

Peningkatan penerimaan dari sektor ini dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi yang lebih luas, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 Selain itu, dengan dukungan terhadap proyek-proyek yang ramah lingkungan, BPDPKS dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Kesimpulan 

Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, BPDPKS memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai target net zero emission di Indonesia. Melalui pendanaan proyek berkelanjutan, inovasi dalam pengolahan limbah, dan pemanfaatan bioenergi, BPDPKS tidak hanya membantu mengurangi emisi tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. 

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara semua pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.