Ideologi Sebagai Identitas yang Nyata Dalam Partai-Partai Politik di Australia

Kehadiran partai-partai politik di suatu negara merupakan suatu indikator penting berjalannya suatu pemerintahan demokratis di suatu negara salah satunya di Australia. Partai politik merupakan organisasi yang memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik dalam mendukung suatu ideologi atau serangkaian kepentingan lewat suatu untuk mendapatkan jabatan publik. Kehadiran partai-partai politik disana merupakan sebuah representasi dari banyaknya kepentingan, isu, dan kebijakan yang mencangkup masyarakat dengan berbagai latar belakang (Smith & Watson, 1989). Representasi dari keberagaman kepentingan ini tercermin dari hadirnya ideologi yang berbeda di tiap-tiap partai politik di Australia. Partai di Australia memainkan peran sebagai perpanjangan tangan dari beragam aspirasi masyarakat untuk dapat disuarakan dalam parlemen, bukan hanya sebagai kendaraan bagi orang-orang yang ingin memiliki kursi di pemerintahan. 

Keberadaan ideologi dalam partai politik Australia memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan, strategi pemilu, dan identitas keseluruhan mereka. Ideologi berfungsi sebagai kerangka dasar bagi partai politik untuk menentukan posisi mereka dalam melihat suatu isu seperti ekonomi, keadilan sosial, atau lingkungan. Ideologi memberikan pengaruh bagi partai-partai dalam merumuskan kebijakan berdasarkan keyakinan  mereka yang dapat menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam pemerintahan. Kehadiran ideologi pada partai politik Australia juga membantu mereka dalam menavigasikan respon terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Adanya ideologi ini membantu partai-partai politik untuk mengatur skala prioritas mengenai isu-isu apa saja perlu dihadapi lewat strategi-strategi yang terukur agar  tetap relevan dan menarik bagi konstituennya. Di samping itu, keselarasan ideologis membantu partai-partai untuk menarik dan menggerakkan pemilih yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai serupa. Partai-partai sering menekankan sikap ideologis mereka selama kampanye untuk membedakan diri dari lawan politik dan menguatkan basis dukungan mereka. Hal ini terutama terlihat selama pemilu ketika partai-partai menjelaskan ideologi mereka agar sesuai dengan demografi ceruk masyarakat  tertentu (Cross & Gauja, 2014).

Beberapa partai-partai besar yang ada di Australia menjadi contoh kehadiran adanya ideologi yang jelas untuk membedakan mereka satu sama lain. Yang pertama yaitu ALP (Australian Labor Party) sebagai partai politik Australia yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh di ranah pemerintahan seperti kesehatan, upah, dan jaminan sosial. Partai ini merupakan partai pertama yang lahir di perpolitikan di Australia yaitu pada tahun 1890. Partai ini awalnya terbentuk dari gabungan kelompok radikal, buruh, dan sosialis kalangan pekerja dan reformis kelas menengah di kota-kota Australia serta di kalangan pekerja pedesaan dan petani kecil yang menuntut adanya kehadiran kepentingan-kepentingan mereka lewat wakil-wakil mereka di parlemen. Partai ini awalnya menganut ideologi sosialisme, namun dalam perkembangannya partai ini menekankan pada komitmen yang lebih fleksibel terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial yang jauh lebih luas. Arah kebijakan dari partai ini secara garis besar memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan bagi masyarakat terutama para kaum pekerja. 

Selanjutnya, terdapat Liberal Party atau Partai Liberal sebagai partai yang menganut ideologi liberal dengan menitikberatkan kepentingan mereka pada urusan kebebasan individu, pasar bebas, dan aliansi global. Partai ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan yang dirasakan akan representasi nilai-nilai liberal dan konservatif yang lebih terorganisasi dan bersatu dalam politik Australia. Area kebijakan utama dari partai ini  mencakup manajemen ekonomi, reformasi pajak, deregulasi, dan dukungan untuk perusahaan swasta. Partai ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, Partai Liberal ini menekankan pada kepentingan bisnis di perpolitikan Australia. Ketiga, ada National Party atau Partai Nasional. Partai ini awalnya didirikan pada dekade 1890-1910an yang berawal dari sebuah asosiasi petani dan pemukim yang dibentuk di seluruh Australia untuk melindungi kepentingan pertanian. Dorongan untuk membentuk diri menjadi sebuah partai muncul dari upaya petani untuk mencegah fluktuasi besar dalam harga dan produksi gandum, kurangnya minat kaum konservatif perkotaan terhadap masalah pedesaan, dan dorongan untuk mengartikulasikan kebijakan 'perdagangan bebas' terhadap kaum proletar secara lebih masif. Partai Nasional secara garis besar memperjuangkan kepentingan warga pedesaan dan regional Australia, dengan fokus pada kebijakan pertanian, pembangunan pedesaan, dan investasi infrastruktur. Partai ini juga mendukung kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam konteks pertanian dan pengelolaan lahan.

Terdapatnya perbedaan ideologi yang jelas pada masing-masing partai di Australia dapat terjadi dikarenakan masyarakatnya yang multikultural dengan populasi Australia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Keberagaman ini kemudian  tercermin dalam partai-partai politiknya yang berupaya mewakili kepentingan tertentu. Selain itu, sistem federal yang berlaku disana memungkinkan partai-partai regional berkembang dengan budaya politik yang berbeda di berbagai negara bagian. Hal ini menghasilkan spektrum ideologis yang lebih luas, seperti yang terlihat dengan kehadiran Partai Nasional yang kuat di pedesaan dan partai-partai yang lebih progresif di daerah perkotaan. Selain itu,  sistem pemilihan disana yang mendorong banyak partai pun memungkinkan pemilih untuk mendukung partai-partai yang lebih kecil tanpa takut merasa membuang-buang suara mereka, sehingga berimplikasi pada meningkatkan representasi ideologis di parlemen (McAllister, 2016). 

Dengan demikian, kehadiran ideologi yang kuat dan beragam di partai-partai politik di Australia membuat adanya berbagai aspirasi masyarakat yang berbeda dapat diakomodasi dengan baik. Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia. Berkaca dari pemilu awal tahun kemarin, partai-partai politik di Indonesia sepertinya semakin tidak ingin menunjukkan ideologi atau nilai-nilai sebagai ciri khas yang otentik dari partai mereka masing-masing. Hal ini terjadi karena tujuan utama mereka adalah mendapatkan suara sebanyak banyaknya dari masyarakat demi untuk berhasil melewati parliamentary threshold lalu dapat menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen tanpa memilih dan memilah ceruk konstituen mana yang layak untuk diperjuangkan kepentingannya. Selain itu, semakin pudar dan hilangnya kekuatan oposisi di Indonesia ditambah lagi dengan 'koalisi gemuk' pada pemerintahan baru  juga menjadi fenomena yang semakin menguatkan bahwa partai-partai di Indonesia kini hanya ingin berlomba-lomba untuk dapat menguasai kursi-kursi di pemerintahan demi mendapatkan kekuasaan dalam mengelola urusan publik dibandingkan untuk menciptakan proses berjalannya kehidupan demokrasi yang seimbang antara pihak pemerintah dan para oposisi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Cross, W., & Gauja, A. (2014). Designing candidate selection methods: Exploring diversity in Australian political parties. Australian Journal of Political Science.

McAllister, I. (2016). Electoral politics in the Australian Journal of Political Science: A review. Australian Journal of Political Science.

Smith, R., & Watson, L. (Eds.). (1989). Politics in Australia. Allen & Unwin.