Baru-baru ini, KIP Kuliah tengah banyak diperbincangkan setelah adanya kasus penerima salah sasaran. KIP Kuliah yang harusnya ditujukan kepada mahasiswa miskin atau rentan miskin berupa bantuan pendidikan yang memiliki potensi akademik baik namun nyatanya salah sasaran. Kasus ini pertama mencuat dari unggahan salah seorang mahasiswa Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, CMJ, yang membagikan foto dan cuitan mengenai gaya hidupnya yang mewah di media sosial X yakni @digidegu seperti kepemilikan iPhone, iPad, sepeda motor, tas-tas branded, hingga laptop. Unggahan tersebut menjadi viral karena diketahui bahwa CMJ merupakan penerima KIP-K, yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan keterbatasan finansial. Setelah kontroversi meluas, CMJ kemudian memberikan klarifikasinya dan meminta maaf serta memutuskan untuk mengundurkan diri atas penyalahgunaan bantuan KIP-K yang disampaikan melalui akun media sosial X @digidegu pada Senin (29/4).
KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun terkendala keterbatasan ekonomi. Bantuan ini meliputi biaya kuliah sebesar Rp2,4 juta hingga Rp12 juta persemester dan juga uang saku dari Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, proses pengelolaan KIP Kuliah yang dia sebut tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, menyebabkan banyak kasus pemberian bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, pendataan untuk keluarga miskin yang tidak terintegrasi juga menjadi penyebab bantuan KIP Kuliah rawan terjadinya penyelewengan, kata pemerhati pendidikan Doni Koesoema.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta setiap perguruan tinggi, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses seleksi, untuk melakukan penyaringan yang tepat sasaran hingga evaluasi bagi para penerima KIP Kuliah. Setelah mendapatkan kritikan dari warganet, salah satu mahasiswi berinisial CMJ yang disebut dalam akun itu mengundurkan diri dari bantuan KIP Kuliah.
Dalam kasus tidak tepat sasaran penerima bantuan KIP Kuliah ini menciptakan konflik karena kelompok yang seharusnya mendapat bantuan justru kehilangan kesempatan karena sumber daya dialihkan kepada yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Ketidakadilan dan konflik sosial inilah merupakan bagian dari dinamika perubahan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, ketidaksesuaian antara tujuan program dengan praktik penyalahgunaan bantuan menciptakan sebuah konflik yang memicu tuntutan pada perbaikan sistem distribusi bantuan pendidikan. Konflik tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial kerap kali terjadi melalui kontradiksi antara kepentingan berbagai kelas sosial.
Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya bahwa program kebijakan KIP-K ini didesain khusus untuk memberikan dukungan kepada individu yang mengalami keterbatasan finansial dalam mengakses pendidikan. Bantuan biaya pendidikan yang diterima seharusnya dialokasikan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang sebenarnya. Menggunakan dana bantuan pendidikan untuk keperluan lain yang sifatnya mewah, kemudian memamerkannya di media sosial atau ruang publik bukanlah tindakan bijak dan seharusnya tidak dilakukan. Memiliki barang-barang mewah yang didapat dari dana pendidikan tidaklah menjadi masalah, tetapi menjadi permasalahan ketika pemakaian dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal dari program bantuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga menciptakan persepsi negatif dimasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu yang menerima bantuan pendidikan untuk memiliki kesadaran dan empati dalam memanfaatkannya dengan tepat. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait juga perlu meningkatkan pengawasan dan verifikasi data secara tepat guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan.
Adapun implikasi dari kasus ini, akan menimbulkan berbagai persepsi kurang baik seperti kecurigaan dari masyarakat terhadap mahasiswa yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima secara sah. Kondisi ini juga dapat memunculkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat atau mahasiswa lain yang mungkin sangat mengharapkan bantuan pendidikan tersebut. Dari kasus ini, terdapat juga dampak positif yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif dan berani dalam melaporkan penyalahgunaan bantuan yang terjadi. Selain itu, kasus ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah maupun pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang lebih baik.
