Hari ini, Rabu (27/11/2024) seluruh rakyak Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Kabar baiknya, ini adalah pesta demokrasi terakhir penutup tahun 2024. Selama lima tahun ke depan tidak ada lagi pilkada yang dilaksanakan di berbagai daerah, semoga kondisi perpolitikan di tanah air bakal stabil.
Sejak era reformasi tahun 1998, rakyat benar-benar menikmati demokrasi. Pasca pemilihan umum yang semula masa orde baru memilih wakil melalui dewan perwakilan rakyat berubah menjadi pemilihan langsung, untuk semua pilihan, pemilihan presiden, kepala daerah (bupati) hingga pemilihan anggota legislatif dengan memilih langsung nama calon dan partainya.Â
Karenanya, Indonesia layak menyandang gelar sebagai negara dengan partisipasi demokrasi terbaik di dunia.
Dalam prakteknya, pemilihan langsung, khususnya pilkada yang pelaksanaanya berbeda, sangat menguras pikiran, energi, tenaga dan biaya, apalagi pelaksanaannya berbeda waktu yang menimbulkan disharmonisasi pusat dan daerah, dan tak jarang menumbuhkan konflik horizontal sesama warga serta rawan terhadap politik uang serta jenis pelanggaran pemilu lainnya. Lahirnya pelaksanaan pilkada serentak, adalah jawaban serangkaian masalah tersebut.
Pilkada dan Kesetabilan Bangsa
Pilkada 2024 adalah akhir tahapan pilkada serentak di mana sebelumnya pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Yang istimewa tahun 2024 ini, pilkada serentak tanpa terkecuali dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, masalah ketidakselarasan periodesasi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah dapat teratasi.Â
Pemilihan serentak diharapkan bisa mengatasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terdiri dari RPJMD Gubernur dan RPJMD Bupati/RPJMD Walikota yang timpang menjadi selaras.
Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, pemerintah akan fokus pada program pembangunan, baik pembangunan sumberdaya manusia maupun fisik (Infrastruktur) dan tidak dibebani oleh agenda demokrasi seperti pilkada. Begitu pun dengan aktivitas masyarakat, mereka akan fokus pada urusan dan pekerjaan masing-masing. Nah, di sinilah kondisi negara akan cenderung lebih stabil dan ekonomi akan lebih membaik.
Dalam hal pelaksanaan program pendidikan, efek dari pelaksanaan pilkada sebelum tahun 2024 yang berbeda, berimbas pada kualitas yang berbeda antar daerah dan antara pusat dengan daerah. Sementara pendidikan membutuhkan kepastian, kurikulum yang menyesuaikan perkembangan jaman, perangkat organisasi dan harmonisasi antar lini baik elemen pemerintah selaku pemegang kebijakan maupun masyarakat sebagai objek.
Presiden Prabowo Subianto, telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, lalu dan sudah mulai menunjukan upaya dan kinerjanya, mewujudkan janji-janji kampanye dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Diantaranya, swasembada pangan, energi dan air; penyempurnaan sistem keuangan negara; reformasi politik, hukum dan demokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta pemberantasan kemiskinan.
Dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program yang memiliki anggaran lebih dari Rp.100 triliun dan telah disetujui DPR melaui Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBD) 2025, dalam Program Pendidikan mencakup, pertama, renovasi ruang kelas, mebel dan MCK (Mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan alokasi anggaran Rp.20 triliun, dan kedua membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp.4 triliun.
