Diambil Alih Pembangunan Jalan oleh Pusat, Kelegaan Cermin Ketidakmampuan Daerah?

Kepemimpinan kepala daerah saat ini sering disorot netizen. Disaat prestasi kepala negara luar biasa membangun infrastruktur, ternyata banyak kepala daerah yang memble prestasinya, yang menonjol adalah berita korupsi dan berbagai skandal yang dilakukan oleh kepala daerah yang berujung dicokok KPK.

Kepala daerah seperti mendapat durian runtuh ketika mendapat dana besar untuk membangun daerahnya. Anggaran besar yang dikucurkan pemerintah pusat yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, membuka akses investasi, membuka kesempatan masyarakat berpartisipasi mengembangkan sayap usahanya. Bantuan desa, bantuan lain yang bermanfaat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah malah rame-rame dikorupsi. 

Nilai korupsinya tidak main-main, sampai milyaran rupiah. Kehidupan mewah kepala daerah, seringnya menginap di hotel saat  mengadakan rapat kerja, memanfaatkan fasilitas untuk menunjukkan diri sebagai raja-raja kecil yang sering mendapat upeti dari proyek-proyek daerah, sementara anggaran penting perbaikan jalan, perbaikan gedung sekolah, perbaikan sarana dan prasarana umum sangat minim.

ASN tengah menikmati besaran gaji yang terus bertambah setiap tahun, tetapi sayangnya tidak disertai dengan kualitas kerjanya yang seringkali mendapat sorotan karena dinilai makan gaji buta. Banyak proyek disunat dan kualitas fasum amat buruk. 

Ketika akhirnya mendapat komplain dan ketahuan oleh pusat mereka angkat tangan dan proyek infranstruktur penting yang menyangkut hajad hidup orang banyak dikembalikan ke pusat. Alasannya tidak sanggup karena biaya pembangunan tidak cukup. Seperti apa yang terjadi di Lampung di mana gubernurnya malah tertawa ketika proyek perbaikan jalan diambil alih pemerintah, Padahal sudah ada pembagian jelas di mana jalan-jalan provinsi tanggungjawabnya gubernur sedangkan jalan kabupaten diserahkan kepada kepala pemerintah setingkat kebupaten.

Ternyata banyak kepala negara memanfaatkan aji mumpung, mumpung berkuasa, mumpung dirinya menjabat maka bisa mengembat  serapan anggaran yang sudah diserahkan pusat ke daerah. Bekerja demi diri sendiri menjadi raja kecil bukan menjadi pelayan masyarakat.

Pemilihan langsung kepala daerah membuat presiden tidak bisa memecatnya bila kepala daerah wan prestasi, banyak yang bermuka tembok, tidak peduli apa yang dikeluhkan masyarakat dan tetap beraktivitas yang melibatkan orang-orang dilingkaran kekuasaannya dan partai-partai politik ada dibelakangnya.

Prestasi buruk wakil rakyat baik pusat dan daerahpun telah membuat banyak masyarakat kecewa. Korupsi susah diberantas karena perangkat undang-undang dan payung hukumnya tidak tegas. Yang melakukan korupsi seperti mendapat pengampunan dan terus menggerogoti pemerintah. Ternyata ajaran agama pun tidak mempan mencegah orang untuk korupsi, bahkan beberapa pelaku korupsi berasal dari pemuka agama. Mereka mencampuradukkan kepentingan agama dan politik.

Secara masif pemerintah pusat sebetulnya sudah mendorong percepatan pembangunan, sayangnya kerjasama dengan pemerintah daerah yang diberi otoritas untuk membangun di tingkat daerahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pejabat yang hanya menggunakan aji mumpung untuk memperkaya diri. Kepintaran, kecerdasan, pendidikan yang tinggi tidak dimanfaatkan untuk membuat terobosan pembangunan, Malah dengan licik menggunakan akalnya  berusaha me-markup anggaran supaya terlihat bersih padahal sudah disiasati agar tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat namun untuk menumpuk kekayaan.

Sebetulnya masalah markup anggaran bukan rahasia lagi, hampir semua organisasi, perseroan, perusahaan berusaha merekayasa anggaran. Yang dilaporkan dan yang dipakai akan banyak selisihnya. Jika hampir semua organisasi, pemerintahan, perusahaan negara, pengelola fasilitas umum bertindak koruptif maka serapan seberapapun besarnya akan terus dijarah. Yang ada sekarang utang membengkak dan pembangunan seakan-akan jalan di tempat karena banyaknya proyek fiktif.

Beruntungnya sekarang berkat media sosial praktik buruk pejabat pemerintah akan selalu dalam sorotan media, jika ketahuan akan habis disidang  pengguna medsos. Banyak kasus saat ini terkuak akibat laporan masyarakat yang akhirnya menjadi viral, banyak dari pejabat kelabakan dan ketahuan bahwa selama ini mereka diam-diam telah merampok apa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perlu revolusi besar untuk mengubah mindset pejabat dan pelaku politik.  Dalam lingkaran kekuasaan ternyata masih banyak tikus-tikus berkeliaran mengerat dan menghabisi cadangan kekayaan negara. Kalau Indonesia ingin menjadi negara kaya dan bergerak menjadi negara maju, budaya korupsinya harus ditumpas habis, mindset pejabat dan ASN nya harus diubah untuk bisa bergerak lincah dan sigap ikut serta mensukseskan tujuan pemerintah untuk mengabdi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.